Ilustrasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM). TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Yogyakarta - Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman, dan Energi Sumberdaya Mineral DIY Rani Sjamsinarsi membantah informasi yang beredar bahwa pemerintah DIY menyetujui kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi per 1 Mei mendatang. Namun, DIY tengah mempersiapkan skenario mengenai pembagian dua harga BBM yang bersubsidi, yakni antara harga Rp 4.500 per liter untuk kendaraan roda empat pelat kuning dan sepeda motor dan Rp 6.500 per liter untuk kendaraan roda empat pelat hitam.
"Pak Gubernur (Sultan Hamengku Buwono X) tidak mengatakan setuju atau tidak kenaikan BBM. Tapi kami (pemerintah DIY) siap mendukung apa pun kebijakan pemerintah pusat," kata Rani saat ditemui Tempo di kantornya di Bumijo, Kota Yogyakarta, Kamis, 18 April 2013.
Rani membenarkan Sultan hadir dalam sosialisasi pengurangan subsidi BBM dengan para gubernur dan sejumlah menteri di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada 16 April lalu. Sultan mengatakan bahwa harga BBM semestinya seperti tiga tahun lalu. Harga BBM tiga tahun lalu naik Rp 6.000 per liter, meskipun kemudian turun menjadi Rp 4.500 hingga sekarang. Pernyataan tersebut kemudian memicu anggapan Sultan mendukung kenaikan harga BBM. Sultan juga mengulang pernyataan yang sama kepada wartawan di Kepatihan Yogyakarta pada 17 April lalu.
Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi dua harga yang berbeda tersebut ditindaklanjuti Rani dengan membuat persiapan mengenai mekanisme pembagian harga BBM bersubsidi.
"Kami siapkan diri memang untuk 1 Mei. Itu skenario yang kami godog. Nanti kami mengundang berbagai stakeholder. Pekan depan harus sudah final untuk disampaikan ke gubernur," kata Rani.
Hanya saja, Rani menolak untuk membeberkan semua skenario yang tengah dipersiapkan tersebut. Alasan dia adalah menunggu turunnya peraturan menteri yang mengatur hal tersebut. Permen tersebut yang akan ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan gubernur.
"Kalau dari pusat, SPBU-nya kan dipisah. Satu SPBU tidak melayani dua harga. Itu yang kami pegang dan persiapkan," kata Rani.
Langkah pertama yang akan dilakukan adalah melihat peta persebaran stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di DIY. Misalnya, SPBU di kawasan mana yang mempunyai Premium, Pertamax, juga yang mempunyai solar curah. Jumlah SPBU di DIY ada 91 unit dan satu di antaranya tengah dalam perbaikan. Dari data tersebut, 12 SPBU menyediakan jenis BBM secara lengkap, baik yang bersubsidi maupun tidak. Namun, satu SPBU harus menyediakan BBM bersubsidi.
"Yang jelas, SPBU dalam satu jalur jalan enggak mungkin untuk pelat kuning semua. Kami tetap berbuat adil supaya orang enggak perlu jalan jauh menghabiskan BBM," kata Rani.
Kuota Premium di DIY selama 2013 ada 521.374 kiloliter yang sudah dipergunakan 24,7 persen selama triwulan pertama dan solar bersubsidi 118.362 kiloliter yang sudah dipakai 24,1 persen dalam triwulan pertama. Kuota tersebut di luar penggunaan untuk kereta api. Sedangkan jumlah kendaraan pelat kuning mencapai 2.963 unit. Rani menolak untuk membeberkan volume BBM untuk angkutan umum.
"Tidak akan saya ekspos sekarang. Tapi DIY tidak mengkhawatirkan, berani saja," kata Rani.
