MPR Minta Dibentuk Tim Pencari Fakta Cebongan  

Reporter

Selasa, 26 Maret 2013 06:56 WIB

Sejumlah penyidik dari Polda DIY memasuki Lapas Cebongan untuk olah TKP di Lapas IIB Cebongan, kabupaten Sleman, Yogyakarta (23/3). Segerombolan orang bersenjata laras panjang telah menyerbu Lapas Cebongan pada Sabtu (23/3) dini hari dan membunuh empat orang tersangka pembunuhan Sertu Santoso. TEMPO/Suryo Wibowo

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Saifuddin meminta pemerintah membentuk tim pencari fakta (TPF) untuk mengungkap penyerangan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan, Sleman. Dia pesimistis, jika hanya diselidiki oleh TNI dan Polri, kasus ini tidak akan bisa dibuka dengan sebenar-benarnya.

"Kalaupun ada TNI dan Polri, sebaiknya mereka hanya menjadi bagian dari TPF," kata Lukman dalam diskusi di kompleks parlemen, Senayan, Senin, 25 Maret 2013. Menurut dia, masyarakat sulit mendapatkan informasi yang tepat jika penyidik kasus ini berasal dari dua institusi. TNI dan Polri, kata Lukman, terlibat dalam penyerangan tersebut. "Karena itu perlu dibentuk semacam tim yang independen," ujarnya.

Lukman berharap, penyelidikan kasus ini bisa segera tuntas untuk mencari pelaku yang sebenarnya. Menurut dia, akan jauh lebih mengerikan jika aparat penegak hukum gagal menemukan pelaku penyerbuan LP ini. "Perlu serius mengungkap kasus ini," kata dia.

Jumat, 23 Maret 2013, sekelompok orang bersenjata menyerang LP Cebongan, Sleman. Pelaku penyerangan kemudian menembak mati empat tahanan yang terlibat dalam penganiayaan hingga tewas anggota Kopassus TNI AD, Sersan Satu Santoso, di Hugo's Cafe pada 19 Maret 2013. Kopassus sudah membantah terlibat.

WAYAN AGUS PURNOMO
Berita Terpopuler:
Penyerbuan LP Cebongan Bermula dari Saling Pandang

Operasi Buntut Kuda Penjara Cebongan Sleman

Lihat Teman Satu Sel Didor, Napi Cebongan Trauma

Ini Kronologi Penyerbuan Cebongan Versi Kontras

Firasat Buruk Pemindahan Tahanan Lapas Sleman

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

4 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

6 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya