TEMPO Interaktif, Surabaya:DPRD Jawa Timur mengancam akan mengabaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162/2004, pasalnya Kepmen itu dinilai tidak demokratis, bukan aturan yang harus ditaati legislatif dan hanya aturan internal Departemen Dalam Negeri. "Kepmendagri itu aturan internal Departemen Dalam Negari. Kalau menjadi aturan, legislatif seluruh Indonesia jadi subordinat Depdagri," kata Achmad Ruba'i, dari PAN, di Surabaya, Senin (23/8).Menurut Ruba'i, legislatif diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah, bukan Kepmendagri, sehingga Kepmen itu tak perlu dipakai dalam pengambilan keputusan Dewan. Meski demikian sebagai partai yang mendapat kursi sedikit PAN menyerahkan persoalan itu pada fraksi-fraksi besar. "Sekarang tergantung fraksi-fraksi besar, kalau ikut undang-undang, akan diabaikan," tegasnya.Sementara Edy Wahyudi, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, mengatakan bahwa dalam urutan perundang-undangan Kepmen itu berada di bawah Perda. "Sehingga bisa saja Kepmen itu tak digunakan," paparnya.Selain itu, papar Edy, Kepmen itu juga kurang aspiratif sebagai pedoman dan pegangan legislatif. Terutama Pasal 12 ayat (3) yang berbunyi, apabila jumlah anggota fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di urutan terakhir terdapat lebih dari satu fraksi yang mempunyai jumlah anggota sama, maka fraksi yang berhak mengajukan calon pimpinan DPRD ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.Karena itu, Edy mengatakan sangat memahami jika PPP dan PAN berkeinginan mengajukan uji materiil atas Kepmen itu. Kepmen itu menghambat PPP dan PAN Jatim yang masing-masing mendapat 8 dan 7 kursi menduduki pimpinan Dewan karena ada di bawah Partai Demokrat. "Padahal pimpinan Dewan butuh orang-orang berpengalaman," jelasnya.Fathorrosjid, Ketua FKB DPRD Jatim, mengatakan setuju saja jika Kepmen itu tak digunakan dalam pemilihan pimpinan Dewan. "Untuk kepentingan bersama kita setuju," katanya. Karena menurutnya PPP dan PAN lebih berbahaya jika menjadi suara yang mengambang. Meski demikian FKB tak ingin ditelikung ke sekian kalinya oleh Golkar. "Kalau ditelikung bisa panas dingin. Selama ini Dewan stabil karena FKB," tegasnya mengancam. Adi Mawardi - Tempo News Room