KPK Sita Enam Bus Milik Djoko Susilo

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Sabtu, 16 Maret 2013 10:43 WIB

Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo. ANTARA/Fanny Octavianus

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita aset tersangka korupsi Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Penyitaan tersebut terkait dengan kasus korupsi pengadaan Simulator Surat Izin Mengemudi yang tengah disidik Komisi.

"Penyidik KPK kembali melakukan penyitaan aset berupa enam bus besar yang diduga terkait dengan DS," kata Juru Bicara KPK Johan Budi S.P.


Johan mengatakan penyitaan tersebut sudah dilakukan sejak kemarin. Bus-bus tersebut di antaranya diambil dari daerah Yogyakarta. "Saat ini bus diamankan di beberapa tempat," katanya.

Dalam kasus tersebut, KPK juga menjerat Djoko dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Djoko menjadi tersangka proyek simulator kemudi bernilai Rp 198,7 miliar dengan dugaan kerugian Rp 100 miliar.

Aset Djoko yang disita KPK macam-macam bentuknya, mulai dari rumah, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, mobil, hingga bus. Nilainya ditaksir mencapai Rp 100 miliar.

Johan mengatakan, lembaganya menyita harta Djoko agar tidak berpindah tangan. Penyitaan tersebut juga mempermudah pengembalian aset kepada negara seandainya dalam sidang nanti Djoko diperintahkan mengganti kerugian negara.

ANANDA BADUDU


Berita Populer
Inilah Asal-usul Julukan Hercules

Hukum Pemilik Vila Liar, 10 Tahun Penjara

Kantor Tempo Diserang

Hercules, dari Dili ke Tanah Abang

Rizal Mallarangeng Ogah Vilanya Dibongkar

Vila Liar, Rizal Tak Gentar Dipenjara 10 Tahun

Ahok Ancam Perokok Tak Bisa Berobat Gratis


Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

9 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

12 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

20 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

2 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

2 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya