TEMPO.CO, Tasikmalaya - Panitia Pengawas Pemilu Kota Tasikmalaya telah rampung mengklarifikasi dan mengkaji dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Bupati Tasikmalaya, Wali Kota Tasik dan Wakil Wali Kota Tasik. Ketiga pejabat Tasik ini dinyatakan tidak melanggar ketentuan administrasi dan pidana pilkada.

Alasannya, posisi ketiganya dalam kampanye itu bukan sebagai kepala daerah, melainkan petinggi partai. "Jadi menghadiri kampanye tidak termasuk dalam pelanggaran dan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran," kata Ketua Panwaslu Kota Tasikmalaya Nandang Hendriyana di kantornya, Kamis, 28 Februari 2013.

Ketiga pejabat ini menghadiri kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar, di Lapangan Dadaha, Kota Tasikmalaya, Ahad, 17 Februari 2013. Pekan lalu, Panitia Pengawas memeriksa ketiganya.

Sebelumnya, Panwas menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 79 ayat 4 tentang Larangan Kampanye bagi Pejabat Negara. Juga, Pasal 80, yang mengatur ketentuan pejabat negara jadi juru kampanye dan larangan melakukan tindakan yang merugikan atau menguntungkan pasangan calon lain.

Dasar lainnya adalah PP No 6 Tahun 2005 jo No 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Penghentian Kepala Daerah Pasal 61 ayat 3 tentang larangan pejabat membuat keputusan yang merugikan atau menguntungkan pasangan calon lain, dan Pasal 16 mengenai larangan pejabat negara menjadi juru kampanye. "Kami awasi, salah satu pejabat negara, yakni Bupati, berorasi," kata Nandang.

Setelah Panwas menggelar klarifikasi kepada Bupati Tasik Uu Ruzhanul Ulum, diketahui bahwa dia hadir sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan, bukan sebagai Bupati. Uu mengakui berorasi, tapi bukan karena keinginan sendiri melainkan instruksi DPW PPP. "Isi orasi dari Ketua DPW PPP," Nandang menjelaskan.

Mengenai izin cuti, dia melanjutkan, Uu memang tak mengantongi izin itu. Namun dia telah mengajukan proses izin cuti kepada gubernur. "Alasan tak kantongi izin cuti, karena yang tanda tangan cuti wali kota dan bupati itu gubernur. Menurut Uu, gubernur juga sudah cuti, dan menjadi cagub," ucap Nandang. "Sementara pelaksana tugas tak punya kewenangan tanda tangani izin cuti."

CANDRA NUGRAHA