Mantan ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Bogor--Partai Demokrat mengaku belum menerima surat resmi pengunduran diri Anas Urbaningrum sebagai ketua umum partai. Majelis Tinggi Partai Demokrat mendengar pernyataan pengunduran diri Anas dari penyataan pers yang dilakukan siang ini.
"Majelis tinggi partai telah mendengar pernyataan pers Anas Urbaningrum sekaligus pernyataan berhenti dari jabatan ketua umum Partai Demokrat. Meskipun demikian baik dewan kehormatan maupun dewan pembina partai belum menerima surat resmi pengunduran diri sesuai dengan etika dan tata umum administrasi yang biasa berlaku di sebuah organisasi," kata Direktur Eksekutif Partai Demokrat, Totok Riyanto, seusai menghadiri rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat di Cikeas, Sabtu, 23 Februari 2013.
Tapi, Totok menegaskan Anas sudah resmi mundur sebagai ketua umum Partai Demokrat. "Sudah (resmi mundur), artinya sesuai dengan pakta integritas yang sudah ditanda-tangani oleh beliau, berarti beliau sudah mengundurkan diri," katanya.
Siang tadi, Anas Urbaningrum resmi mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Proses ini untuk memenuhi pakta integritas partai yang dia teken pekan lalu. Tadi malam, Anas baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang.
Anas diduga menerima hadiah atau janji dalam kaitan dengan proyek bernilai Rp 2,5 triliun itu dan proyek lainnya saat menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 1 Oktober 2009 hingga 26 Juli 2010. Ia disangka melanggar Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.
Majelis Tinggi Partai Demokrat langsung menggelar rapat malam ini menanggapi pengunduran diri Anas. Rapat majelis tinggi selesai sekitar pukul 00.15. Setelah rapat selesai, Totok Riyanto, didampingi anggota Majelis Tinggi, Jero Wacik, Max Sopacua, Sekretaris Jenderal, Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Marzuki Alie, membacakan hasil rapat di depan wartawan yang sudah lama menunggu. Menurut Totok, rapat dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Tinggi, menteri kabinet yang berasal dari partai Demokrat, dan ketua fraksi partai. Simak kisruh Partai Demokrat di sini.
