Anas Tersangka, KPK Didesak Bongkar Hambalang

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Sabtu, 23 Februari 2013 14:41 WIB

TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Yogyakarta - Direktur Bidang Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Oce Madril, mendesak KPK segera berkosentrasi membongkar dalang skandal proyek Hambalang. Menurut dia, penetapan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka penerima gratifikasi terkait proyek bernilai triliunan ini, merupakan pintu masuk untuk menguliti modus mafia anggaran di balik Hambalang.

"Gratifikasi Anas ini kasus pinggiran saja, publik jangan terjebak euforia, KPK perlu segera membongkar dalangnya dan modus jaringan mafianya," ujar Oce kepada wartawan seusai mengikuti acara talk show 'Korupsi di Tubuh Birokrasi' bersama Jusuf Kalla di UGM pada Sabtu, 23 Februari 2013.

Oce mengatakan KPK perlu memberi perhatian lebih banyak untuk mengungkap bagaimana peran Anas dalam aksi penggangsiran anggaran negara di proyek Hambalan. Peran mantan menteri Andi Malarangen, Menteri Keuangan dan sejumlah anggota dewan yang terkait proyek itu juga perlu diperjelas. "Semua peran pihak yang bersentuhan dengan Hambalang harus diungkap, biar jelas cara kerja mafianya," kata Oce.

Dia menambahkan pengungkapan skandal Hambalang sangat penting dilakukan oleh KPK mengingat besarnya nilai proyek fasilitas Olah Raga itu. "Besar sekali nilainya, publik jangan samapi lupakan kasus ini," kata dia.

Oce menduga masih ada tersangka lain yang bisa dijerat oleh KPK dalam kelanjutan penyidikan pada sejumlah tersangka yang ada, termasuk Anas. "Harus dicari tahu juga tersangka baru lain siapa," kata Oce.

Di tempat yang sama, mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla menilai skandal Hambalang yang menyeret Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, merupakan contoh risiko yang harus dihadapi oleh setiap petinggi partai dan pejabat negara. Kata dia kualitas elit politik diuji melalui cara mereka mengelola kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki. "Kalau salah menggunakan pasti terjerat kasus korupsi, ini menimpa semuanya (generasi elit politik), korupsi tak mengenal usia," kata Kalla.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM



Berita Lain:
Edsus Naik Gunung
Temuan Ahok Soal Isu Warga Rusun Jual Perabotan

RS Kurang Dokter, Jokowi Ajukan 110 Dokter Baru
RSUD Tarakan Kebut Sehari Penuhi Perintah Jokowi
Majelis Etik Dokter Dukung Rencana Jokowi

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

11 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

13 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

21 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

2 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

2 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya