TEMPO.CO, Purwokerto - Kabar penetapan Rektor Unsoed sebagai tersangka terdengar juga oleh Fauzy Zulfikar, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Saat ini, ia baru saja mengikuti Kuliah Kerja Nyata di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Purbalingga, yang terletak jauh di lereng Gunung Slamet.

"Awalnya sambutan masyarakat baik. Tapi setelah ada berita kasus korupsi di Unsoed, pandangan mereka berubah," ujar Fauzy, Jumat, 22 Februari 2013.

Ia mengaku malu dengan perbuatan pejabat kampusnya itu. Sebagai institusi pendidikan, kata dia, seharusnya Unsoed bebas dari praktik korupsi.

Kejaksaan Negeri Purwokerto menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi kerja sama Unsoed dengan PT Aneka Tambang yang merugikan keuangan negara senilai Rp 2 miliar. Tiga tersangka itu adalah Rektor Unsoed Edy Yuwono, Kepala UPT Percetakan Winarto Hadi, dan Asisten Senior Manager CSR PT Antam, Suatmadji.

Ungkapan senada juga diungkapkan oleh Vinisa N Aisyah, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. "Kasus ini jangan hanya berhenti pada rektor. Unsoed harus bersih dari tikus-tikus pendidikan," katanya.

Selain itu, kata dia, Unsoed harus belajar menerapkan manajemen yang efisien dan transparan. Selama ini, tertutupnya sistem keuangan Unsoed sangat rawan berpotensi untuk dikorupsi.

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Unsoed, Firman Nugraha, mengatakan BEM mendukung langkah Kejari Purwokerto mengusut tuntas kasus ini. "Dengan kasus ini, Unsoed harus memulai gerakan bersih-bersih kampus," katanya.

Saat Tempo mendatangi kantor Pembantu Rektor II Unsoed, Eko Haryanto, pemandangan kontras terlihat. Dua eksemplar koran masih tergeletak di meja, belum dibaca. "Saya shock dan tak ingin membaca koran," katanya.

Ia mengaku prihatin dengan kasus yang membelit Unsoed. Menurut dia, selama ini tidak ada pelanggaran dalam manajemen keuangan Unsoed. "Semua sudah on the track," katanya.

ARIS ANDRIANTO

Berita populer:
Nazar: Anas Bikin Cerita Tipu-tipu Mahabharata
Kode Korupsi Al-Quran: Santri, Pengajian, Murtad
Ini Alasan Pemerintah Ingin Hapus Dinasti Politik
KPK Kembali Periksa Elda Devianne