TEMPO.CO, Surabaya - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, menyatakan akan tetap mempertahankan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) di kotanya meskipun Mahkamah Konstitusi sudah mengharamkannya.
Alasannya, menurut dia, karena tidak pernah ada diskriminasi penerimaan siswa oleh sekolah-sekolah RSBI di Surabaya. "Enggak ada pengaruhnya (keputusan MK) di Surabaya,” kata Tri Rismaharini yang biasa dipanggil Risma ini, Rabu, 9 Januari 2013.
Dia mengusulkan agar semua siswa harus menjalani tes untuk bisa masuk RSBI untuk melihat prestasi akademik calon murid. Selain itu, juga harus ada sistem agar siswa dari keluarga tidak mampu tetap diterima di RSBI.
Salah satu orang tua murid, Arif, mengeluhkan RSBI yang seharusnya gratis malah menjadi ajang pungutan bagi para orang tua murid. "Banyak pungutan tidak wajar yang harus dibayarkan orang tua," ujarnya.
Namun soal ini, menurut Tri Rismaharini, RSBI di Surabaya tidak dipungut biaya. "Kalau ada yang minta (biaya), itu oknum. Di RSBI juga ada kuota 5 persen untuk keluarga tidak mampu. Siswa dari keluarga tidak mampu sebanyak 5 persen itu juga mendapatkan tas, buku, dan topi gratis," kata dia.
Rudi Winarko, Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan Surabaya, mengaku Surabaya tidak seperti daerah lain yang menetapkan biaya tinggi untuk masuk RSBI. Di Surabaya justru gratis. Biaya operasional dan biaya investasi ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Surabaya.
"Siswa hanya menanggung biaya personal saja, seperti baju, buku, uang saku, dan alat tulis lainnya. Untuk biaya masuk RSBI, gratis total," kata Rudi di Surabaya, Rabu, 9 Januari 2013.
Menurut dia, peluang siswa dari keluarga miskin untuk masuk RSBI juga tetap diakomodasi. Pemerintah kota bahkan ikut menanggung biaya personal siswa dari keluarga miskin. Pembebasan biaya masuk RSBI di Surabaya ini memang sudah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2012 Kota Surabaya tahun lalu.
"Anggarannya langsung dalam APBD. Untuk sistem pencairan dan pertanggungjawabannya, menggunakan peraturan wali kota (perwali)," kata Rudi Winarko.
Di Surabaya, terdapat tiga sekolah menengah pertama berstatus RSBI, yakni SMPN 1, SMPN 6, dan SMPN 26. Sedangkan pagu RSBI total sebanyak 950, terinci SMPN 1 dan SMPN 6 masing-masing ada 342 kursi dan SMPN 26 sebanyak 266 kursi.
Untuk sekolah menengah atas berlabel RSBI ada delapan sekolah dengan total pagu 1.976 kursi. Terinci masing-masing SMAN 1 sebanyak 190 kursi, SMAN 2 342 kursi, SMAN 5 tersedia 342 kursi, SMAN 13 sebanyak 152 kursi, SMAN 15 memiliki pagu 418 kursi, SMAN 19 sebanyak 152 kursi, SMAN 20 disiapkan 152 kursi, dan SMAN 21 memiliki 228 kursi.
SONY WIGNYA WIBAWA
