TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Corruption Watch memprediksi korupsi akan semakin meningkat di tahun 2013. Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Ade Irawan beralasan, pada tahun 2013 banyak pemilihan umum kepala daerah dan terutama menjelang pemilihan umum nasional 2014.

“Ini akan menjadi momentum mengumpulkan modal, terutama bagi politikus pemegang kekuasaan,” kata Ade ketika dihubungi, Senin, 24 Desember 2012.

Ade menuturkan, politikus akan melakukan penggelapan anggaran untuk pribadi atau kelompok partainya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kekuasaan atau bahkan kalau bisa memperluas wilayahnya. Ia mewanti-wanti masyarakat agar terus memantau Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapat Belanja Daerah di tahun 2013-2014 karena rawan kebocoran.

Ade memprediksi ada dua metode yang akan digunakan oleh politikus korup, yakni penggelembungan proyek infratruktur atau lainya dan meningkatnya hibah atau bantuan sosial. Penggelembungan proyek, kata Ade, bisa dikerjakan sendiri maupun bekerja sama dengan pengusaha kemudian meminta komisi kepada pihak ketiga itu.

Pemberian hibah atau bantuan sosial, menurut Ade, dilakukan dengan tujuan pengayaan diri atau meningkatkan popularitas di daerah pemilihan. Ada tiga kelompok yang biasanya mendapatkan hibah, yakni yayasan atau lembaga milik keluarga atau kelompoknya, lembaga jadi-jadian, dan lembaga asli, tetapi bantuannya disunat.

“Kami sudah meneliti di delapan wilayah, motifnya seperti itu,” tukas aktivis antirasuah ini. Kedelapan wilayah itu adalah Pilkada Jakarta, Lhoksumawe dan Pilgub Aceh, Kampar Riau, Jayapura Papua, Banten, Pandeglang Banten, dan Kendari Sulawesi Tenggara.

SUNDARI