Wisler: Perluasan Hambalang Ide Andi Mallarangeng

Reporter

Rabu, 12 Desember 2012 23:19 WIB

Ketua Panitia Lelang Proyek Hambalang, Wisler Manalu usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (31/08). TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Evaluasi dan Diseminasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Wisler Manalu buka mulut soal kasus korupsi kompleks pendidikan olahraga nasional di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor. Ia menyatakan ide perluasan proyek tersebut datang dari mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Alifian Mallarangeng.

"Mungkin maksud beliau itu supaya makin besar arenanya, khususnya untuk pelatihan-pelatihan atlet junior maupun senior," kata Wisler seusai diperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu malam, 12 Desember 2012.

Wisler mengakui ide tersebut membuat proyek yang awalnya ditaksir berbiaya Rp 200 miliar membengkak menjadi Rp 1,2 triliun. "Pasti (anggarannya naik) karena gedung, arena, dan daya tampungnya semakin besar dan banyak," ujarnya.

Andi Mallarangeng ditetapkan tersangka lantaran diduga menyalahgunakan kewenangan dalam proyek tersebut. Deddy Kusdinar, mantan anak buah Andi di Kementerian Olahraga lebih dulu ditetapkan tersangka.

Pernyataan serupa juga pernah diungkapkan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (nonaktif), Wafid Muharam. Menurutnya, ide Andi muncul setelah sertifikat Hambalang rampung pada 2010.

"Nah, berkembanglah ide (Hambalang) bukan hanya untuk sekolah, tapi juga untuk diklat (pendidikan dan pelatihan). Idenya Pak Menteri," ujar Wafid melalui koleganya, Selasa, 29 Mei 2012.

Korupsi pembangunan kompleks pembinaan atlet nasional ini terungkap saat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin buka suara. Nazar menuding proyek itu sudah dimainkan oleh Andi Mallarangeng dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Menurut Nazar, Anas mendapat imbalan Rp 50 miliar yang digunakan sebagai dana pemenangan dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010. Sedangkan Andi mendapat Rp 20 miliar. Ada lagi Rp 30 miliar mengalir ke Komisi Olahraga DPR. Namun semua pihak membantah tudingan Nazar tersebut.

Meski begitu, Wisler yang juga disebut-sebut terlibat dalam kasus ini, menganggap ide politikus Demokrat tersebut cukup baik. Sebab, gedung Hambalang yang awalnya untuk menampung atlet remaja juga bisa menjadi tempat bagi atlet senior. "Saya kira itu wajar-wajar sajalah," ujarnya.

TRI SUHARMAN

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

3 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

5 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

13 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

2 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya