Upeti BUMN ke DPR, KPK: Pembuktiannya Gampang
Selasa, 13 November 2012 09:18 WIB
TEMPO/Imam Yunni
TEMPO.CO , Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja mengatakan tak sulit membuktikan soal dugaan pemberian "upeti" dari BUMN ke oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Semua transaksinya pasti tercatat di dalam laporan keuangan. Tinggal dilihat saja pembukuan perusahaan," kata Adnan di Jakarta, Senin, 12 November 2012. Pada kesempatan itu, Adnan mendorong menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan melapor ke KPK. Adnan mengatakan, jika Dahlan serius memberantas korupsi di parlemen dan kementerian, semestinya dia melapor ke lembaga antirasuah tersebut. Menurut Adnan, hingga kini mantan Direktur Utama PLN itu belum melapor ke KPK. Padahal, isu soal upeti perusahaan BUMN ke anggota Dewan kencang dihembuskan Dahlan dua pekan belakangan ini. "Belum ada laporan (dari Dahlan ke KPK). Sepertinya isunya berujung di Dewan saja, kata Adnan menambahkan. Beberapa waktu lalu, Dahlan Iskan mengatakan masih pikir-pikir untuk melaporkan dugaan pemerasan oknum anggota Dewan ke KPK. Menurut dia, saat ini "bola" ada di Badan Kehormatan DPR.ANANDA BADUDU Berita terpopuler lainnya: Soedirman Penganut Kejawen Sumarah Begini Asal-usul Keluarga Jenderal Soedirman Cerita Soedirman Palsu di Atas Tandu Alasan PPP Mau Calonkan Rhoma Irama Jadi Presiden Di Sekolah, Jenderal Soedirman Dijuluki Kaji Teka-teki Rambut Putih Obama
Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan
13 jam lalu
Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan
Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah
Baca Selengkapnya
Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti
15 jam lalu
Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.
Baca Selengkapnya
Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan
23 jam lalu
Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan
Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.
Baca Selengkapnya
IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik
1 hari lalu
IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik
Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.
Baca Selengkapnya
KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
1 hari lalu
KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.
Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
1 hari lalu
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca Selengkapnya
Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan
1 hari lalu
Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan
Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.
Baca Selengkapnya
Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
2 hari lalu
Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.
Baca Selengkapnya
Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
2 hari lalu
Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.
Baca Selengkapnya
Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
2 hari lalu
Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
7 jam lalu
8 jam lalu
11 jam lalu
13 jam lalu
15 jam lalu
19 jam lalu
19 jam lalu
22 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu