TEMPO Interaktif, Jakarta: Kepolisian Polres Metro Jakarta Utara turun tangan memediasi dialog antara sopir dan PT Lancar Central Logistics (LCL). Hal ini dilakukan setelah satu minggu lebih aksi mogok para sopir PT Lancar berlangsung, namun tidak ada penyelesaian. Menurut Kepala Polsek Cilincing, Komisaris Eko Trisnanto, pihaknya hanya merupakan mediator agar konflik antara sopir dana perusahaan itu tidak berlarut-larut. Sebelumnya, menurut dia, pihaknya juga telah berulangkali mengupayakan agar dilakukan dialog antara mereka. Namun menurut Kapolsek pihak perusahaan berulangkali menolak. "Pihak perusahaan mengatakan tidak mau bertemu dengan alasan para sopir sudah sangat melunjak," kata Kapolsek dihubungi Tempo News Room, Rabu (23/6). Ia juga mengatakan pihak Disnaker juga sudah 3 kali ini datang dan pihak perusahaan tetap tidak mau ketemu. Mereka mau bertemu setelah ada surat dari pihak Disnaker bahwa mereka akan datang Rabu. Untuk menjaga kenetralan, mereka bertemu di kantor Polres Jakarta Utara. Hingga Rabu sore menurut Kapolsek dialog antara perusahan, para sopir dan pihak Suku Dinas Jakarata Utara masih berlangsung. Pihak perusahaan menurut Kapolsek di wakili Manager HRD Stefanus dan dari para sopir diwakili 4 orang wakil. "Kalau mereka sudah bertemu kami sendiri berada di luar," ujar Kapolsek yang mengaku belum tahu hasil kesepakatan yang dicapai. Sejak Senin (14/6) lalu, puluhan buruh transportasi yang tergabung dalam Serikat Buruh Transportasi Nasional. Puluhan buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor perusahaan di Jalan Kebantenan 26, Cilincing, Jakarta Utara. Aksi tersebut diikuti serempak para sopir yang lain di pos-pos PT Lancar disejumlah daerah seperti di Surabaya, Pemalang, Cilegon dan Bogor. Menanggapi aksi mogok para sopir Manager HRD, Stefanus yang ditemukan ditemui sebelum acara dialog, mengatakan perusahan tetap tidak bisa memenuhi tuntutan para buruh mengenai KKB. Menurut Stefanus perusahaan tetap pada pendirian semula. "Bagi perusahan setelah mereka bekerja selama 10 tahun, status mereka bagi perusahaan adalah mitra," katanya. Sejauh ini juga belum ada surat pengangkatan sebagai karyawan. “Kalau belum ada kejelasan status mengapa harus ada KKB,” tambahnya. Pihaknya tidak bisa mengatakan para sopir itu sebagai karyawan, karena selama ini mereka tidak diangkat, tidak ada gaji bulanan, tidak ada kewajiban hadir dan tidak ada jam kerja. Untuk masalah status ini, Stefanus mempersilakan para sopir mempersoalkan hingga kejenjang lebih baik ke P4D, P4P maupun ke MA. "Biar aturan nanti yang mengatakan, sebab kami mengatakan seperti ini sesuai aturan berlaku," ujar Stefanus. Mengenai berlarut-larutnya aksi unjuk rasa ini, Stefanus membantah pihaknya tidak memberi tanggapan atas aksi mogok tersebut. Menurut dia, pihaknya telah mengundang para sopir 15 Juni lalu. Pihaknya juga telah mengumumkan barang siapa mau bekerja kemabli silahkan melapor kepengurus, tapi hanya sebagian yang lapor. Ia juga membantah kalau aksi demo itu diukuti oleh 750 sopir. Sopir yang ada di perusahannya hanya 261 orang. Menurut dia yang melakukan aksi mogok juga tidak seluruh sopir. "Mereka ikut unjuk rasa karena takut diancam akan dibunuh," katanya. Ramidi - Tempo News Room