7 Ruas Jalan Dilarang Pasang Reklame Pilkada

Reporter

Minggu, 21 Oktober 2012 09:01 WIB

ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Makassar -- Pasca penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar melarang pemasangan reklame Pilkada di tujuh ruas jalan.

Pelarangan itu diatur dalam peraturan wali kota nomor 10 tahun 2007 tentang pengaturan dan pemasangan reklame dan atribut pemilihan umum dan kepala daerah dalam Kota Makassar.

Tujuh ruas jalan itu adalah Jalan Jenderal Sudirman, Ahmad Yani, Penghibur, Haji Bau, Pasar Ikan, Ujung Pandang dan Riburane. Selain itu, ada tujuh tempat lainnya yang tak bisa dipasang reklame yakni kantor pemerintah, tempat ibadah, halaman sekolah, tempat yang menghalangi rambu-rambu lalu lintas, trotoar, taman kota, serta tiang listrik atau trafik light.

Pantuan Tempo, sejumlah titik ruas jalan di Makassar masih terdapat baliho dan reklame calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Misalnya di Jalan Aroepala, Jl Hertasning, Perintis Kemerdekaan, Riburane, Jenderal Sudirman, AP Pettarani, Sultan Alauddin hingga perbatasan Makassar-Maros dan Makassar-Gowa.

ARDIANSYAH RAZAK BAKRI



Berita Lainnya:
PKS Bidik Posisi Wapres untuk 2014
Cara Pertolongan Pertama untuk Luka Bakar
Keponakan Sebut Kim Jong-Un Diktator
Bagaimana Pemanasan Sehat Bagi Pelari Lansia?
Rambu-rambu Bagi Pelari di Atas 30 Tahun

Berita terkait

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

6 Januari 2018

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.

Baca Selengkapnya

Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

6 Januari 2018

Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.

Baca Selengkapnya

Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

6 Januari 2018

Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.

Baca Selengkapnya

Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

6 Januari 2018

Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.

Baca Selengkapnya

Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

5 Januari 2018

Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.

Baca Selengkapnya

Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

4 Januari 2018

Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.

Baca Selengkapnya

Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

27 Desember 2017

Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.

Baca Selengkapnya

Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

26 Desember 2017

Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

17 Desember 2017

Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

22 November 2017

Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.

Baca Selengkapnya