Pemerintah Klaim E-KTP Jangkau 155 Juta Penduduk  

Reporter

Senin, 8 Oktober 2012 12:32 WIB

TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri mengklaim perkembangan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP mencapai 155 juta penduduk hingga hari ini. "Sudah 155 juta dari target 172 juta penduduk," ujar Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek kepada Tempo, Senin, 8 Oktober 2012.

Kementerian menargetkan e-KTP rampung pada 30 November nanti. Yakni dengan target 1 juta penduduk tiap hari. Target itu diharapkan merata di 33 provinsi.

Perkembangan e-KTP ini pun dilaporkan tiap pekan. Terakhir dilaporkan pada rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 24 September lalu. Yakni mencapai 147.411.969 penduduk.

Dengan perkembangan penyediaan blangko e-KTP yang sudah dicetak dan dilengkapi dengan cip, sampai tanggal 23 September telah tercapai 112 juta keping, personalisasi sejumlah 64 juta keping, dan telah didistribusikan sejumlah 49,6 juta keping.

E-KTP adalah megaproyek senilai Rp 5,8 triliun yang sudah dimulai sejak tahun 2003. Namun, pelaksanaan proyek ini tersendat-sendat. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menargetkan e-KTP menjangkau 172 juta penduduk atau rampung pada tahun 2012 ini. Jika target tidak terpenuhi, ia bahkan siap mundur dari jabatannya saat ini.

FEBRIANA FIRDAUS

Berita populer:

Once: Where Are You, Mr.President?

Profil Novel Baswedan, Penyidik yang Lurus Hati

Presiden Dinilai Restui Pembangkangan Hukum Polri

Awas, KPK Akan Terus Diserang

Dukung KPK atau Polisi?

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

11 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

14 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

52 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

58 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya