TEMPO.CO, Pasuruan - Seribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia menutup Jalan Raya Surabaya-Banyuwangi, Rabu, 3 Oktober 2012. Aksi yang dilakukan di depan kawasan Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) itu menyebabkan kemacetan sepanjang 10 kilometer lebih.
Dalam aksinya, para buruh mendesak pemerintah menghentikan praktek kontrak kerja alih daya atau outsourching yang mulai marak diterapkan di sejumlah perusahaan. Outsourcing dinilai sangat merugikan buruh. Mereka juga menuntut agar Surat Edaran nomor 560/5914/031/2012 yang memberlakukan upah sektoral mulai 2013 mendatang. "Tolak sistem outsourcing dan upah murah," kata Ketua FSPMI Pasuruan, Jazuli, dalam orasinya.
Para buruh menuntut pemerintah mencabut izin usaha perusahaan outsourcing yang beroperasi di Pasuruan. Perusahaan tersebut dinilai telah mengambil hak-hak buruh. Selain itu, buruh selalu mendapat posisi yang lemah. Dalam aksinya mereka membentangkan spanduk dan poster serta berorasi di tengah jalan. Mereka berasal dari berbagai perusahaan di Pasuruan.
Bupati Pasuruan Dade Angga dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Yoyok Heri Sucipto, menemui para pengunjuk rasa. Dade berjanji untuk menampung tuntutan buruh dan mengajukannya kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo. "Semua tuntutan kalian akan ditindaklanjuti," ujar Dade.
Setelah diterima bupati, peserta aksi berangsur membuka jalur Pantai Utara Pasuruan. Lalu lintas pun kembali normal. Namun, para buruh tak puas dengan janji Dade. Massa pun melajutkan aksi di depan Pendapa Kabupaten Pasuruan dengan menumpang sepeda motor dan truk bak terbuka. Mereka menuntut agar seluruh tuntutannya dipenuhi.
Mereka menuntut Bupati Dade menepati janji merekomendasikan upah sektoral hingga batas akhir 9 Oktober 2012. Jika tak terealisasi, mereka mengancam akan melakukan aksi lebih besar dan memacetkan jalur Pantai Utara Jawa Timur.
Mulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja
24 Mei 2023
Mulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja
Ratusan ribu buruh dari berbagai wilayah akan melakukan aksi demonstrasi untuk menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau omnibus law.
