Mantan Anggota Badan Anggaran DPR-RI, Wa Ode Nurhayati setelah mendengarkan pembacaan tuntutan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, (02/10). TEMPO/Seto Wardhana.
TEMPO.CO, Jakarta - Mata terdakwa kasus suap dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) dan pencucian uang, Wa Ode Nurhayati, tampak sembap. Suaranya pun bergetar saat memberikan keterangan pada pers di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, hari ini, 2 Oktober 2012. Dalam sidang hari ini, Nurhayati dituntut hukuman penjara 14 tahun oleh jaksa penuntut umum yang dipimpin I Kadek Wiradana.
Tingginya jumlah tuntutan yang dibuat jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi disayangkan Nurhayati. Meskipun demikian, politikus Partai Amanat Nasional itu mengaku ikhlas. "Saya ikhlas, dan akan membela diri karena ada banyak fakta sidang yang tidak sesuai," ujarnya. "Saya juga yakin Allah adalah sebaik-baik pemberi hukuman."
Nurhayati merasa dia adalah korban kreativitas KPK sejak awal. Buktinya, ia ditetapkan sebagai tersangka tanpa menjalani pemeriksaan sekali pun. Ia mengklaim tak sedikit pun bersalah dalam kasus ini. Ia menyanggah terlibat permainan anggaran dan melakukan pencucian uang.
"Saya tegar karena sadar tidak melakukan tindak pidana. Kalau jaksa bilang saya tidak ada perasaan bersalah, ya jelas saja. Karena saya memang tidak bersalah," kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat nonaktif tersebut.
Hukuman untuk Nurhayati bersifat akumulatif. Dalam perkara suap, Nurhayati diganjar tuntutan 4 tahun bui dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara. Adapun dalam kasus pencucian uang, ia dituntut hukuman 10 tahun kurungan dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan bui.
Dalam amar tuntutan, jaksa menyebut Nurhayati terbukti menerima suap dari tiga pengusaha melalui Haris Surahman agar Kabupaten Aceh Besar, Minahasa, Pidie Jaya, dan Bener Meriah mendapat jatah anggaran DPID. Nurhayati menerima suap lewat asisten pribadinya, Sefa Yolanda, pada kurun waktu 13 Oktober-1 November 2010.
Nurhayati juga dinilai terbukti melakukan pencucian uang karena telah mengalihkan dan membelanjakan duit yang diduga berasal dari tindak pidana. Duit di rekening Bank Mandiri Cabang DPR RI sebesar Rp 50,5 miliar dalam kurun waktu 8 Oktober-30 September 2010 dinilai tidak sesuai dengan profil Nurhayati sebagai anggota Dewan.
