TEMPO.CO, Jakarta -- Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo sudah menurunkan perintah agar Inspektur Jenderal Djoko Susilo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Perintah tersebut diberikan secara struktural melalui divisi hukum. Namun perintah jenderal bintang empat tersebut tidak diindahkan oleh mantan Gubernur Akadami Kepolisian ini. Lalu apa respons Kapolri?

Ditemui di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma seusai menjemput Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari New York, Timur menjelaskan, tetap hak pengacara bawahannya tersebut untuk menempuh jalur hukum lainnya. "Pengacaranya kan punya alasan. Itu sedang kami komunikasikan," kata dia.

Namun, Timur tak menjelaskan secara mendetail komunikasi seperti apa yang sedang dilakukan Markas Besar Kepolisian RI dengan tim kuasa Djoko Susilo. Namun dirinya cukup yakin pemanggilan dan permintaan fatwa Mahkamah Agung ini tidak sampai berujung pada pemanggilan paksa. "Semua ada ketentuannya, saya kira. Semuanya sudah saya koordinasikan," kata dia.

Sedangkan terkait adanya nama dirinya dalam Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Simulator, Timur lagi-lagi berjanji, siap memberikan penjelasan jika dirasa Komisi Pemberantasan Korupsi memerlukan penjelasan. "Sudah saya jelaskan kalau itu secara administrasi, Rp 50 miliar ke atas itu harus ditandatangani kuasa pengguna anggaran," kata dia.

ARYANI KRISTANTI

Baca juga:
Simsalabim Simulator SIM
Edisi Khusus Gerakan 30 September
TNI Dilibatkan untuk Datangkan Djoko Susilo?
Panggil Paksa Djoko, KPK Bisa Dibantu TNI
Infografis Yang Tersandung Simulator
Infografis Lima Keganjilan Langkah Polisi