TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Megawati Soekarnoputri mengatakan gubernur, bupati, dan wali kota wajib memberitahukan kepada rakyat untuk memahami latar belakang, jejak pengabdian, hasil karya, jalan pikiran, dan makna program-program yang ditawarkan para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). "Kepada seluruh rakyat Indonesia yang memiliki hak untuk memilih, sejauh dan sebenar mungkin harus kita berikan pengertian mengenai anatomi para calon presiden dan wakil presiden tersebut," kata Presiden saat membuka rapat kerja kepala daerah se-Indonesia di Jakarta, Senin (31/5). Presiden mengatakan lebih lanjut, rakyat memang tidak perlu didorong-dorong, digiring, apalagi dipaksa memilih calon-calon tertentu. Menurut dia, moralitas dan kecerdasan rakyat mampu menuntut mereka pada penilaian dan pilihannya masing-masing. "Yang sungguh mereka perlukan adalah pemahaman yang sebenarnya mengenai beberapa hal di sekitar pribadi para capres dan cawapres tadi, berikut jalan pikiran dan program yang dijanjikannya," ujarnya. Dikatakannya lagi, para gubernur, bupati, dan wali kota itu harus membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengatasi soal-soal teknis penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Para pejabat tersebut juga diminta untuk ikut menyosialisasikan masalah pemilu dan aspek teknis pelaksanannya di masa dekat ini. Presiden mengatakan, pada tingkat pertama hal tersebut memang merupakan tugas KPU. Namun, hakikat tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, pemberian bimbingan dan pemahaman yang menyangkut hubungan masyarakat dengan negara, antara sesama warga, atau tentang penggunaan hak dan kewajiban negara. "Pertama-tama dan pada akhirnya merupakan tanggung jawab pemerintah," katanya. Presiden juga menyinggung tentang masih terdapatnya sekitar 23 juta suara yang tidak menggunakan haknya pada pemilu legislatif yang lalu dari lebih 148 juta pemilih, termasuk yang berada di luar negeri. Menurutnya, tidak perlu mencari kambing hitam dalam persoalan tersebut. Kenyataan itu, kata dia, lebih baik dianggap sebagai tantangan dan dipecahkan bersama-sama, di samping penyempurnaan berbagai kekurangan di sekitar penyediaan logistik dan tata cara pengumpulan dan penghitungan suara. Rapat kerja para kepala daerah itu diikuti oleh seluruh gubernur, bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Rapat itu akan berlangsung satu hari dan membahas evaluasi pemilu legislatif, pelaksanaan Keputusan Presiden No. 20/2004 dan persiapan pemilu presiden dan wakil presiden, prakiraan keadaan politik dan keamanan, perspektif ekonomi dan kerja sama dalam menunjang stabilitas politik dalam negeri, dan integrasi sistem pemerintahan dan birokrasi. Hadir dalam pembukaan rapat itu Menko Polkam ad interim Hari Sabarno, Sekretaris Negara Bambang Kesowo, Menko Kesra ad interim Malik Fajar, Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto, dan Kepala Polri Jenderal Polisi Da'i Bachtiar. Saat ini, rapat masih berlangsung namun tertutup bagi wartawan. Deddy Sinaga - Tempo News Room