Empat Media Wajib Muat Hak Jawab Tina Talisa

Reporter

Rabu, 5 September 2012 14:57 WIB

(dari kiri) Pemimpin Redaksi Indosiar Nurjaman Mochtar, Tina Talisa, dan Wakil Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo dalam mediasi lanjutan di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (5/9). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pers hari ini mengambil keputusan soal pengaduan presenter Indonesiar, Tina Talisa, atas pemberitaan empat media. Anggota Dewan Pers Bidang Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Agus Sudibyo mengatakan empat media massa itu, yaitu Kompas, Rakyat Merdeka, Berita Kota, dan Warta Kota, wajib memberi hak jawab kepada Tina Talisa.

"(Keputusan ini) mengikat kedua belah pihak, tak boleh dibawa ke jalur hukum," kata Agus usai mediasi, Rabu, 5 September 2012. Hari ini Dewan Pers memutuskan rekomendasi untuk Kompas. Rekomendasi tiga media lain sudah diambil kemarin.

Tina Talisa mengadukan empat media massa ke Dewan Pers terkait pemberitaan yang dianggap mencemarkan nama baiknya. Empat media massa itu menyebutkan ada aliran duit dari mantan Wakil Ketua Badan Anggaran Mirwan Amir ke rekening Tina. Mirwan adalah kakak ipar Tina. (Baca: Wawancara Tina Talisa: Seperti Tsunami bagi Saya)

Agus menilai Kompas memiliki pertimbangan yang benar dalam kasus ini. Yaitu pemberitaan kasus karena ada kepentingan publik dalam berita itu, sekaligus sebagai fungsi kontrol. Kompas juga konsisten melindungi identitas Tina dengan menggunakan inisial. "Tapi kelemahannya tidak ada upaya untuk konfirmasi," ucap Agus. (Baca:Terima Duit dari Mirwan? Tina Talisa Menjawab )

Sedangkan untuk Tina Talisa, Agus menyarankan agar menemui media yang bersangkutan sebelum mengadu pada dewan pers. Agus menilai upaya Tina tetap sesuai prosedur. Sedangkan Kompas yang diwakili Wakil Pimpinan Redaksi, Budiman Tanuredjo, berharap media lebih baik ke depan. Ia juga menginginkan agar media bekerja untuk melayani publik.

SUNDARI

Berita Terpopuler

Mirwan Amir Akui Dana Miliaran di Rekeningnya

Miranda Goeltom Yakin Bebas

Tajul Muluk: Kekerasan di Sampang Kelalaian Aparat

Tahun 2050, Indonesia ''Kebanjiran'' Manula

Soal Kicauan Denny, Polisi Hadirkan Ahli Bahasa

Pengacara Djoko Susilo Juga Bela Mabes Polri

Satu Tersangka Teroris Solo Ditangkap di Depok




Berita terkait

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

2 hari lalu

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

Selama tujuh tahun terakhir, AMSI telah melahirkan sejumlah inovasi untuk membangun ekosistem media digital yang sehat dan berkualitas di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

5 Maret 2024

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

5 Maret 2024

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

23 Februari 2024

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

23 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.

Baca Selengkapnya

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

22 Februari 2024

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

22 Februari 2024

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?

Baca Selengkapnya

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

21 Februari 2024

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

Perpres Publisher Rights dinilai membuka ruang bagi model bisnis baru di luar model bisnis yang mengandalkan impresi atau pencapaian traffic.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

21 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

AMSI optimistis Perpres Publisher Rights akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang setara antara platform digital dan penerbit media digital.

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

21 Februari 2024

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Jokowi mengatakan semangat awal dari Peraturan Presiden tentang Publisher Rights adalah ingin membentuk jurnalisme berkualitas.

Baca Selengkapnya