Posko anti RMS protes TVRI Ambon

Reporter

Editor

Senin, 17 Mei 2004 15:41 WIB

TEMPO Interaktif, Maluku:Pos Komando (Posko) Anti Front Kedaulatan Maluku (FKM)/Republik Maluku Selatan (RMS), melayangkan protes terhadap Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Ambon, karena dinilai tidak berimbang dalam menyajikan berita yang bersumber dari dua komunitas yang berbeda. Protes yang disampaikan dalam bentuk pernyataan sikap tersebut, ditandatangani di Markas Posko Anti RMS, gedung Ashari, Al Fatah, Ambon, Minggu (17/5) itu, tembusannya disampaikan ke Gubernur Maluku, Senin (17/5). "Katong bawa surat protes Posko Anti FKM/RMS ke pak gubernur," kata seorang kurir Posko Anti FKM/RMS. Posko Anti FKM/RMS melayangkan surat protes, terkait dengan isi siaran berita Seputar Maluku, yang ditayangkan TVRI Stasiun Ambon pada Jumat petang, 14 Mei lalu. Dalam siaran itu, TVRI dinilai tidak menyiarkan secara keseluruhan isi pernyataan sikap Komponen Ummat Islam Maluku. Menurut H.Salim Said Bahasoan, Panglima Posko Anti FKM/RMS, yang menandatangani surat tersebut menilai, pemberitaan TVRI Ambon tidak berimbang dengan berita yang bersumber dari kalangan komunitas lainnya. Pasalnya, setiap ada pernyataan sikap dari kalangan Kristen, TVRI Ambon, menyiarkan isinya secara keseluruhan.Dalam surat tersebut, Posko Anti FKM/RMS, juga mempersoalkan sikap Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang memunculkan opini baru tentang gerakan pengacau keamanan (GPK), serta adanya pemberitaan dari Siwalima, harian terbitan Ambon, yang mengkambinghitamkan Laskar Jihad dan menutupi kejahatan makar separatis FKM/RMS.Salah satu butir pernyataan sikap Posko Anti FKM/RMS, mereka meminta kepada Kapolda Maluku Brigjen Pol.Adityawarman, untuk segera menangkap pemimpin redaksi harian Siwalima. Mereka juga minta Kapolda Maluku, agar memanggil ketua GMNI untuk mempertanggungjawabkan istilah GPK yang ditudingkan kepada umat muslim, yang disampaikan dalam orasinya di depan Kantor Gubernur Maluku, pada 14 Mei lalu.Dalam surat itu juga ditekankan Posko Anti FKM RMS akan melakukan pemblokiran semua jalur jalan utama dalam Kota Ambon, jika tuntutan itu tidak ditindaklanjuti dengan segera. Kepala Stasiun TVRI Ambon Zainuddin Latuconsina, belum bisa berkomentar tentang tudingan Posko Anti FKM/RMS, yang menyatakan pemberitaan TVRI Stasiun Ambon, tidak berimbang dalam menyajikan pemberitaan. Mochtar Touwe Tempo News Room

Berita terkait

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

2 hari lalu

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

Selama tujuh tahun terakhir, AMSI telah melahirkan sejumlah inovasi untuk membangun ekosistem media digital yang sehat dan berkualitas di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

5 Maret 2024

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

5 Maret 2024

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

23 Februari 2024

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

23 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.

Baca Selengkapnya

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

22 Februari 2024

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

22 Februari 2024

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?

Baca Selengkapnya

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

21 Februari 2024

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

Perpres Publisher Rights dinilai membuka ruang bagi model bisnis baru di luar model bisnis yang mengandalkan impresi atau pencapaian traffic.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

21 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

AMSI optimistis Perpres Publisher Rights akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang setara antara platform digital dan penerbit media digital.

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

21 Februari 2024

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Jokowi mengatakan semangat awal dari Peraturan Presiden tentang Publisher Rights adalah ingin membentuk jurnalisme berkualitas.

Baca Selengkapnya