Farid Faqih Tolak Panggilan Polisi

Reporter

Editor

Minggu, 11 April 2004 18:25 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Koordinator Government Watch (GOWA), Farid Faqih menolak menghadiri panggilan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, terkait dengan dugaan pencemaran nama baik Menteri Agama Said Agil Al Munawwar. Menurut Farid, tidak jelas saksi pelapor Abdurrahim Hasibuan mewakili siapa dan dalam kasus apa. "Jika kaitannya dengan pencemaran nama baik Menteri Agama, seharusnya si pelapor adalah Menteri Agama sendiri, bukan Abdurrahim yang tidak jelas darimana dan jabatanya apa," kata Farid di Jakarta, Minggu (11/4).Jika pelapor memang mewakili Menteri Agama, kata Faqih, tidak akan bisa diterima. Karena secara administratif, surat panggilan mengatas-namakan Abdurrahman sendiri, dan tidak dijelaskan kapasitasnya sebagai apa dan mewakili kepentingan siapa. "Jika mewakili Menteri Agama dalam kasus dugaan manipulasi kuota haji dan korupsi perjalanan hajipun, saya tidak akan hadir memenuhi panggilan polisi. Karena polisi seharusnya terlebih dulu menindaklanjuti temuan GOWA terhadap indikasi manipulasi kuota dan korupsi haji," kata Farid. Polisipun dinilai tidak proaktif memeriksa temuan dugaan, bukti dan fakta yang disampaikan Koalisi Korup Haji. "Seharusnya kepolisian memeriksa Menteri Agama dan pejabat terkait di Departemen Agama, bukannya memanggil kami," kata Farid.Farid menerima surat panggilan Badan Reserse Kriminal Polri pada Selasa (6/4). Sebagai koordinator GOWA, Farid diminta menghadap penyidik untuk didengar keterangannya sebagai tersangka dalam tindak pidana pencemaran nama baik, seperti diatur dalam pasal 310, 331 KUHP. Ecep S. Yasa - Tempo News Room

Berita terkait

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit

12 hari lalu

23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit

Kementerian Agama sedang menyiapkan dokumen dan memproses visa jemaah haji regular Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kemenag Bentuk Tim Percepatan Pengembangan Zakat dan Wakaf

13 hari lalu

Kemenag Bentuk Tim Percepatan Pengembangan Zakat dan Wakaf

Tim ini dibentuk sebagai upaya Kemenag dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi besar yang terdapat dalam zakat dan wakaf.

Baca Selengkapnya

Idul Fitri 1445 H, Kapolri Singgung soal Toleransi

24 hari lalu

Idul Fitri 1445 H, Kapolri Singgung soal Toleransi

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 H. Ia menyinggung tentang toleransi.

Baca Selengkapnya

Simak Perbedaan Metode Hilal dan Hisab Penentu 1 Syawal Hari Idul Fitri atau Lebaran 2024

25 hari lalu

Simak Perbedaan Metode Hilal dan Hisab Penentu 1 Syawal Hari Idul Fitri atau Lebaran 2024

Menentukan 1 syawal Idul Fitri atau lebaran terdapat metode hisab dan rukyatul hilal. Apa perbedaan kedua sistem itu?

Baca Selengkapnya

Sidang Isbat Menjelang Lebaran, Diadakan pada 9 April 2024 hingga Pemantauan Hilal di 120 Lokasi

26 hari lalu

Sidang Isbat Menjelang Lebaran, Diadakan pada 9 April 2024 hingga Pemantauan Hilal di 120 Lokasi

Sidang isbat akan diawali dengan Seminar Pemaparan Posisi Hilal oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama

Baca Selengkapnya

Jemaah Masjid Aolia Gunungkidul Sudah Rayakan Idul Fitri, Begini Asal Usul Jemaah Mbah Benu

27 hari lalu

Jemaah Masjid Aolia Gunungkidul Sudah Rayakan Idul Fitri, Begini Asal Usul Jemaah Mbah Benu

Jemaah Masjid Aolia di Panggang, Gunungkidul, Yogyakarta telah merayakan Idul Fitri. Bagaimana asal usul jemaah asuhan Mbah Benu ini?

Baca Selengkapnya

BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

31 hari lalu

BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menolak permintaan Menteri Teten Masduki terkait penundaan wajib sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya

Juli 2024, Kemenag Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan

35 hari lalu

Juli 2024, Kemenag Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan

Kemenag mewajibkan calon pengantin ikut bimbingan perkawinan. Jika tidak, pengantin tak bisa mencetak buku nikah.

Baca Selengkapnya

Ditjen Bimas Hindu Bahas Peradilan Agama Hindu dengan PPTKHI

44 hari lalu

Ditjen Bimas Hindu Bahas Peradilan Agama Hindu dengan PPTKHI

Tercapai tiga rekomendasi yang disepakati 13 PTKH.

Baca Selengkapnya