Warga memakai kaus kampanye pasangan Foke-Nara pada kampanye pilkada di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat (29/06). Tanpa di dampingi Fauzi Bowo, Cawagub Nachrowi Ramli mengajak makan soto bersama warga di warung soto di sekitar pemukiman. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO , Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan tidak ada perbedaan aturan ihwal pelibatan anak dalam pemilihan umum dan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Keduanya tidak boleh melibatkan dan mengeksploitasi anak-anak.
“Itu penyesatan. Kalau membolehkan, berarti Panwaslu tidak paham soal Undang-Undang Perlindungan Anak,” ujar Sekretaris KPAI Muhammad Ihsan kepada Tempo.
Sebelumnya, anggota Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Jufri, mengatakan ada hal yang berbeda antara kampanye pemilu legislatif dan pilkada. Salah satunya, orang tua tidak dilarang membawa anaknya yang masih kecil untuk ikut berkampanye. \"Sebenarnya bukan dibolehkan, tapi memang tidak ada aturannya,\" kata dia dalam sebuah diskusi, Ahad lalu.
Menurut Ihsan, semua undang-undang yang mengatur pemilu dan pilkada otomatis tunduk kepada Undang-Undang Perlindungan Anak. “Jadi, tidak ada bedanya antara pemilu dan pilkada. Intinya, keterlibatan anak dilarang dalam kegiatan politik,” kata dia.
Jika aturan ini dilanggar, pelaku yang terbukti bersalah diancam hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 100 juta. “Biasanya yang terbukti bersalah hanya tim suksesnya. Namun, jika bisa membuktikan bahwa pasangan calon peserta pilkada juga bersalah, pada tingkat Mahkamah Konstitusi kemenangannya bisa dibatalkan,” ujarnya.
Terkait dengan pemilihan Gubernur DKI, saat ini KPAI sudah menerima empat pengaduan ihwal keterlibatan anak dalam kampanye. “Kami imbau masyarakat tidak memilih calon gubernur yang tidak bertanggung jawab terhadap anak,” ujar Ihsan.
Pemilihan Presiden Juli 2014 lalu menjadi etos baru bagi rakyat untuk menentukan calon pemimpinnya. Bagi saya dan sebagian pemilih Jokowi, yang untuk pertama kalinya memilih dalam pemilihan, karena sebelumnya golongan putih, ada motif yang menggerakkan kami. Salah satu motif itu adalah janji kampanye Jokowi yang bertitel Nawacita.
