TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri akan melakukan upaya diplomasi politik kepada pemerintah Singapura dalam penyelesaian kasus ancaman hukuman mati terhadap Sundarti Supriyanto, salah seorang tenaga kerja Indonesia di sana. Pendekatan ini menurut Wahyu Susilo dari lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang buruh migran, Migrant Care, ditempuh karena pemerintah Indonesia tidak dapat mengintervensi selama kasusnya telah dibawa ke pengadilan."Saran kami, dan hal ini disetujui Deplu, adalah sedapat mungkin meminta pemerintah Singapura untuk memberikan grasi, amnesti ataupun pengampunan hukum," kata Wahyu saat dihubungi Tempo News Room melalui telepon, Kamis (8/4). Sundarti saat ini menurut Wahyu telah didampingi pengacara hukum yang disewa Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Muzamil.Selain Sundarti, masih ada empat TKI yang juga tengah menghadapi ancaman hukuman mati di Singapura. Wahyu mengatakan masih ada kesempatan lebar bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan kepada keempatnya karena saat ini mereka masih dalam tahap pemeriksaan di kepolisian, seperti mempersiapkan bahan-bahan terjemahan. "Tidak hanya dari Inggris ke Indonesia tapi juga ke bahasa daerah masing-masing agar lebih mempermudah pemeriksaan," katanya. Pemerintah pun bisa membantu mencari bukti-bukti baru melalui cara konseling, karena dengan cara itu para TKI akan lebih terbuka menceritakan kasus mereka. "Saya tidak percaya mereka melakukan pembunuhan secara terencana, padahal ancaman hukuman mati kan karena itu," tandasnya.Langkah-langkah ini, menurut Wahyu terbukti dapat menyelamatkan lima nyawa TKI INdonesia yang juga terancam hukuman mati dalam kurun waktu tahun 1999 hingga 2001. "LSM akan mensuport pemerintah dengan menyediakan psikolog atau lainnya bila mereka akan melakukan intervensi itu," tegas Wahyu.Sejauh ini pihak Migrant Care, menurut Wahyu, baru bisa melakukan pendampingan pada Sundarti melalui orang tuanya di Solo. Seorang TKI lainnya Purwanti saat ini juga dalam tahap awal pendampingan. "Kami belum mendapatkan akses untuk menghubungi ketiga TKI lainnya," ujarnya. Ketiga TKI lain yaitu Siti Aminah, Juminem dan Sumiati.Namun Wahyu menyayangkan ketidaksatuan pemerintah Indonesia dalam menghadapi kasus ini. "Deplu, Depnaker dan Menko Kesra masing-masing membentuk tim sendiri-sendiri," katanya. Meskipun hal ini menunjukkan perhatian pemerintah, namun hanya akan membuang-buang uang dan tidak akan efektif. Seandainya pemerintah membentuk satu tim yang terdiri dari multi departemen menurut Wahyu hasilnya pasti akan lebih efektif. Sita Planasari A - Tempo News Room