TEMPO.CO , Jayapura: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Yunus Wonda mengatakan, pendekatan keamanan di Papua yang represif tidak akan menyelesaikan persoalan di Bumi Cenderawasih. Peran aparat dalam penggunaan senjata api malah akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan kepolisian.
“Sudah cukup pertumpahan darah, rakyat Papua makin trauma bila aparat terus melakukan pendekatan dengan cara-cara yang jauh dari aturan,” kata Wonda, Selasa malam, 19 Juni 2012.
Wonda mengatakan pendekatan tanpa mengedepankan hak asasi manusia diperlihatkan aparat saat menembak mati Mako Tabuni, Ketua I Komite Nasional Papua Barat di Perumnas III, Distrik Heram, Abepura, Kota Jayapura, Kamis 14 Juni 2012 lalu.
Kasus itu menyerap perhatian dunia internasional dan berdampak pada penilaian buruk terhadap aparat. “Meski mereka (Mako Tabuni) berbeda ideologi, tidak seharusnya aparat menembak mati. Ada prosedur yang perlu dilalui. Kalau sekadar melumpuhkan, itu bisa diterima, toh dia juga seorang manusia,” ujarnya.
Pernyataan Wonda mengenai situasi Papua dan peran aparat dalam penegakan hukum, dikemukakannya dalam pertemuan tertutup bersama Menko Polhukam Djoko Suyanto, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, serta rombongan pejabat tinggi negara di Swisbell hotel, Kota Jayapura, Senin malam. “Saya bilang bahwa masyarakat Papua sudah trauma, dari puluhan tahun lalu sudah banyak jatuh korban, mau terus seperti itu atau dicari jalan keluarnya,” ucapnya.
Menurut Wonda, kematian satu orang Papua memiliki pengaruh besar di dunia internasional. “Lihat saja tewasnya Mako, kalau saja saat itu aparat menangkap dengan cara persuasif, tentu akan lebih bijak. Yang dipertanyakan adalah, apakah dengan menembak Mako, rangkaian penembakan di Papua akan terhenti,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Wonda juga meminta pemerintah tidak memandang Papua sebelah mata. “Masalah Papua jangan dilihat setengah-setengah, DPRP ingin semua kasus penembakan segera diungkap, siapa pelaku dan apa motifnya,” ujar Wonda.
Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, aparat keamanan tetap mengedepankan HAM dalam penyelesaian kasus. “Beliau juga bilang agar semua pihak bisa menahan diri dengan tidak melakukan kegiatan yang merugikan, saya kira pernyataan ini benar, tapi kita butuh jaminan Papua selalu aman,” kata Wonda mengutip pernyataan Menko Polhukam.
Rombongan Menko Polhukam Djoko Suyanto berada dua hari di Jayapura meninjau situasi keamanan di daerah itu. Rombongan menggunakan pesawat khusus Boeing 737 TNI-AU, tiba sekitar pukul 15.30 wit di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura. Sore tadi, rombongan melanjutkan perjalanan ke Timika, Papua.
JERRY OMONA
Berita terkait
Mabes Polri Belum Usut Penyebar Kabar Bohong Tolikara
25 April 2016
Kepolisian mengungkapkan kerusuhan di Tolikara Papua merupakan kabar bohong.
Baca SelengkapnyaPolri Bantah Ada Kerusuhan di Tolikara
25 April 2016
Polri mengakui ada seorang pegawai Dinas Kependudukan yang meninggal.
Baca SelengkapnyaTolikara Rusuh Lagi, 1 Tewas 95 Rumah Dibakar
24 April 2016
Konflik Tolikara ini sudah terjadi sejak 9 April 2016 dan berlangsung hingga hari
ini.
Rusuh Tolikara, Hasil Uji Balistik: Bukan Peluru Polisi
8 September 2015
Selain melakukan uji balistik, Polda Papua juga sudah menggelar sidang pelanggaran disiplin terhadap personel Polres Tolikara.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta Pelaku Kerusuhan di Tolikara Diproses Hukum
11 Agustus 2015
Jokowi minta agar pelaku, aktor, maupun aparat yang salah prosedur penanganannya harus diperiksa dalam kasus Tolikara.
Baca SelengkapnyaPresiden GIDI Minta Penyidikan Kasus Tolikara Dihentikan
11 Agustus 2015
Presiden GIDI minta Kapolda Papua menyerahkan proses penyelesaian masalah tersangka kepada gereja dan umat muslim Tolikara.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM: Temukan Aparat yang Menembak Warga Tolikara
10 Agustus 2015
Komnas HAM mendesak Menkopolhukam agar memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI mengusut penembakan Tolikara.
Baca SelengkapnyaRusuh Tolikara, Komnas HAM Temukan 4 Pelanggaran
10 Agustus 2015
Komnas HAM menemukan empat indikasi pelanggaran HAM pada kerusuhan di Tolikara.
Baca SelengkapnyaHasil Investigasi Tolikara, Komnas: Ada 4 Pelanggaran HAM
10 Agustus 2015
Pemerintah memastikan kerusuhan di Kabupaten Tolikara, Papua, tidak dipicu oleh isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Baca SelengkapnyaTolikara Pulih, Begini Proses Pembangunan Musala dan Ruki
10 Agustus 2015
Pembangunan 85 ruki dan musalah untuk menggantikan ruki dan musalah yang terbakar saat amuk massa pada 17 Juli lalu.
Baca Selengkapnya