TEMPO.CO, Malang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang menyatakan kekecewaannya terhadap hasil ujian nasional sekolah menengah atas di kota tersebut. Tingkat kelulusannya menempati peringkat ke-35 dari 38 kota dan kabupaten di Jawa Timur. "Hasil ujian nasional jeblok berarti Dinas Pendidikan gagal menjalankan fungsinya," kata Ketua Komisi Kesejahteraan DPRD Kota Malang Christea Frisdiantara, Sabtu, 26 Mei 2012.
Christea menegaskan bahwa selama ini Kota Malang sudah dikenal sebagai Kota Pendidikan dengan beragam keunggulannya. Namun, dengan hasil nilai rata-rata 7,77, bisa merusak predikat Kota Pendidikan itu.
Christea mengatakan Pemerintah Kota Malang dan DPRD telah memberikan keleluasaan kepada Dinas Pendidikan untuk menata proses belajar dan mengajar agar predikat Kota Pendidikan tetap terjaga. Di antaranya mengoptimalkan anggaran pendidikan yang mencapai Rp 144 miliar, yakni hampir 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Kenyataannya, hasil yang dicapai dalam ujian nasional tingkat SMA sederajat di Kota Malang jauh merosot, bahkan kalah dibandingkan kota kecil seperti Lamongan dan Trenggalek, yang mampu menempati peringkat ketiga dan keempat di seluruh Jawa Timur. ”Untuk mengurai masalahnya, kami akan menelusurinya sehingga bisa diketahui penyebab jebloknya hasil ujian nasional tingkat SMA,” ujar Christea.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Sri Wahyuningtyas berdalih peringkat nilai ujian nasional tidak penting. Namun, menurut Sri, kejujuran dalam mengerjakan soal ujian nasional merupakan nilai terpenting dalam sistem pendidikan. "Siswa mengerjakan dengan jujur," ucapnya.
Tidak dijelaskan hubungan antara kejujuran yang dimaksudkannya dan jebloknya hasil yang dicapai. Sri juga tidak bisa menjelaskan apakah daerah yang meraih peringkat yang bagus berarti siswanya tidak jujur saat menjawab soal ujian nasional.
EKO WIDIANTO
Berita terkait
Mengenal ANBK, Apa Bedanya dengan Ujian Nasional?
24 Agustus 2022
Kemendikbudristek menginisiasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK untuk SD, SMP, dan SMA sederajat sebagai pengganti Ujian Nasional (UN).
Baca SelengkapnyaKPAI Usulkan Soal UN untuk Sekolah Darurat Dibedakan
9 Januari 2019
KPAI juga meminta kebijakan pembedaan soal UN diberlakukan untuk para siswa yang pindah sekolah akibat bencana di wilayahnya.
Baca SelengkapnyaHasil Analisis UN Diharapkan Bisa Mendongkrak Mutu Pendidikan
18 April 2018
Hasil telaah akan digunakan untuk mendiagnosa topik-topik yang harus diperbaiki di setiap sekolah untuk setiap mata pelajaran.
Baca SelengkapnyaMendikbud Tanggapi Soal UN Matematika yang Dianggap Sulit
18 April 2018
Soal UN SMA mata pelajaran matematika membuat gaduh para siswa karena dinilai terlalu sulit dan tak pernah diajarkan.
Baca SelengkapnyaSoal HOTS yang Bikin Gaduh Peserta UN SMA
14 April 2018
Peserta Ujian Nasional atau UN tingkat SMA mengeluhkan soal yang tak sama dengan kisi-kisi. Soal UN yang dikeluhkan kebanyakan adalah matematika.
Baca SelengkapnyaUN SMP 2018, Kementerian Pendidikan: Soal Berbentuk Esai
15 Juni 2017
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan soal ujian nasional (UN) tingkat sekolah menengah pertama pada 2018 tidak lagi berbentuk pilihan ganda, melainkan esai.
USBN SD, Menteri Pendidikan: Ujian Itu Penting, tapi Utamakan Kejujuran
16 Mei 2017
Menteri Muhadjir meminta guru terus menanamkan semangat integritas kepada anak-anak sebagai penerus bangsa untuk memperkuat rasa nasionalisme.
Baca SelengkapnyaUNBK SMP, Ombudsman Temukan 16 Indikasi Kesalahan
5 Mei 2017
Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan Ahmad Suaedy menerima laporan sejumlah maladministrasi selama UNBK.
Baca SelengkapnyaKonvoi Hasil UN SMA di Klaten Brutal, Polisi Dalami Dugaan Klitih
2 Mei 2017
Kepolisian Resor Klaten mendalami dugaan adanya keterlibatan kelompok klitih dalam konvoi pelajar yang melakukan aksi brutal di sejumlah wilayah, hari ini.
Baca SelengkapnyaDepok Klaim Kota Pertama UNBK 100 Persen di Jawa Barat
2 Mei 2017
Akibat keterbatasan ruangan, beberapa SMP menumpang di sekolah lain.
Baca Selengkapnya