TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin membantah ada friksi di internal kementeriannya. Peristiwa pemukulan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana saat inspeksi mendadak ke Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru, Riau, yang disusul protes sejumlah bawahannya, ia anggap sekadar kesalahan komunikasi. Kepada Febriyan dan Isma Savitri, Kamis, 5 April 2012, Amir mengatakan kronologi inspeksi mendadak di penjara Pekanbaru.

Apa yang terjadi di Lapas Pekanbaru sebenarnya?
Masalah peristiwa di Lapas Pekanbaru, saya bentuk tim yang saya pimpin sendiri agar masalah yang kemarin itu segera selesai. Tetapi tujuan tim ini tidak untuk mencari-cari kesalahan seseorang karena ada versi yang berbeda antara berbagai pihak. Dan kemudian kita ketahui, kemarin, 33 kepala divisi pemasyarakatan kan berada di Jakarta hanya untuk menyampaikan kegalauan mereka terkait peristiwa yang terjadi di sana.

Tapi tidak bisa kami bantah bahwa perilaku penggunaan narkoba bukan hal yang tidak ada. Tindakan disiplin sudah kami lakukan, bekerja sama dengan BNN. Juga inisiatif Kementerian Hukum dan HAM sendiri. Seperti data yang sudah saya katakan. Tapi tidak karena ada tuduhan itu lalu kami menggeneralisasi lapas kita sarang narkoba. Ini memukul semangat pengabdian 30 ribu warga Ditjen Pemasyarakatan. Mereka kemarin menyampaikan keprihatinan untuk teman mereka. Jadi bukan unjuk rasa. Sehingga saya melihat ada hal-hal yang saya perbaiki sehingga tidak terulang yang di Pekanbaru.

Kejadian sebenarnya yang Bapak dengar seperti apa saat inspeksi mendadak itu?
Karena saya tidak melihat, tentunya itu saya bentuk tim pencari fakta. Walaupun tim sudah bekerja dan berjalan setelah tapi ada langkah mediasi, ada saling pengertian. Ada baiknya dari kami sama-sama. Pak Wakil Menteri juga dalam tugasnya mempertaruhkan segala-galanya.

Masalah narkoba sepertinya awet ada di bagian pemasyarakatan?
Sementara petugas pemasyarakatan saya jangan hanya yang dilihat yang Pekanbaru itu saja. Jangan sampai mereka semuanya jadi mengendur semangatnya hanya karena kejadian ini. Bahwa ada kasus-kasus narkoba di pemasyarakatan, kami tak membantah. Tingkat hunian kami tinggi, 30 persen tahanan narkoba. Karena itu, terkait dengan politik hukum negara ini dengan adanya penerapan hukuman minimal. Bayangkan, memakai satu gram saja bisa dihukum empat tahun.

Kejadian ini saya harapkan ada hikmahnya. Saya harapkan Mahkamah Agung bisa juga mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung seperti Perma Nomor 22 Tahun 2012 supaya yang diupayakan adalah rehabilitasi. Saya harap kejadian ini bisa memotivasi kami semua untuk sama-sama dipikirkan. Dengan penerapan hukum yang seperti sekarang, sementara lembaga rehabilitasi masih sangat kurang, akibatnya persentase penghuni lapas kasus narkoba setiap tahun akan terus naik. Dan selalu akan ada kasus narkoba di sana.

Bagaimana dengan kerja sama dengan BNN soal pemberantasan narkoba? Bukankah itu salah satu buktinya Kalapas Nusakambangan dicopot?
Kami tidak pernah kendor dalam hal ini. Kalau kemudian saya bekukan dan biarkan, itu boleh, tapi ini kan apa yang saya lakukan pembekuan itu supaya bisa dicegah dulu kejadian-kejadian yang seperti ini. Dan saya segera berkoordinasi dengan BNN untuk membenahi apa yang ada di dalam penjara. Sambil kita menyingkirkan potensi-potensi insiden serupa.

Pertama kali mendengar insiden dari mana?
Saya mendapatkan laporan. Ini dikirim. Tapi kebetulan saya kan lagi rapat dengan Menkopolhukam kemarin itu dan saya hanya mendapat pemberitahuan. Tapi, di media, saya juga sudah lihat berita itu sudah bergulir. Itu yang saya sesalkan. Kenapa, kok, surat kepada saya bisa bocor? Tapi dalam hal itu tidak ada yang saya persalahkan. Tapi saya mendengar laporan seperti itu tidak berarti saya bersemangat menghukum orang, yaitu Wamen yang sebenarnya, dia tahu apa yang dia kerjakan.

Suratnya dari Pak Kakanwil, ya Pak ya?
Betul. Dari Pak Djoni (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau Djoni Muhammad). Tapi beliau sudah menyerahkan pada saya segala sesuatunya pada saya untuk diselesaikan.

FEBRIYAN | ISMA SAVITRI

Berita Terkait
Menteri Amir: Saya Masih Butuh Denny
SBY Dinilai Perlu Turun Tangan Soal Amir - Denny
Ajudan Denny Indrayana Siap Diberi Sanksi
Kisah Denny Indrayana di Cipinang versi Ajudan
Ajudan Denny Indrayana Siap Diberi Sanksi
Alasan Ajudan Denny Indrayana Menendang Sipir
Sipir Lapas Sempat Kabari Tahanan Saat Denny Sidak
Bikin TPF Denny, Menteri Amir Dianggap Salah Fokus
Penjara Jadi Tempat Sembunyi Bandar Narkotika