TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyita duit sekitar Rp 900 juta saat menangkap dua tersangka kasus dugaan suap anggaran PON Riau Rabu 4 April 2012. Duit yang disita KPK itu berupa uang kertas lembaran seratus ribu dan limapuluh ribu. Duit itu dibawa menggunakan kertas plastik hijau, hitam dan tas kertas cokelat (Lihat: Foto).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengembangkan kasus dugaan suap kepada dua anggota DPRD Riau kepada pihak lainnya. Diduga, suap itu berkaitan dengan pembangunan fasilitas venue Pekan Olahraga Nasional Riau 2012. "Semuanya masih kami kembangkan," kata juru bicara KPK, Johan Budi SP., Rabu 4 April 2012.
Johan mengatakan semua pihak yang diduga mengetahui informasi atas persoalan itu akan dimintai keterangan. KPK baru saja menetapkan dua anggota DPRD Riau sebagai tersangka suap sebesar Rp 900 juta. Keduanya adalah Muhammad Faisal Aswan dari Partai Golkar dan M Dunir dari Partai Kebangkitan Bangsa.
KPK menetapkan dua tersangka lainnya yaitu Eka Darma Putra, Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana di Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, serta Rachmad Syahputra, Karyawan PT Pembangunan Perumahan. "Mereka terkait dengan dugaan tindak pidana penerimaan hadiah yang ada kaitannya dengan perubahan Perda Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak tentang pembangunan veneu PON Riau," kata Johan.
Sumber Tempo menyebutkan, pemberian uang itu untuk memuluskan penambahan anggaran sebesar Rp 100 miliar melalui APBD provinsi untuk pembangunan fasilitas venue PON di Riau 2012. Venue itu dikerjakan oleh konsorsium beberapa perusahaan antara lain PT Pembangunan Perumahan, PT Wijaya Karya dan PT Adhi Karya.
Kata sumber itu, duit suap yang diberikan untuk memuluskan penambahan anggaran veneu PON tersebut sebesar Rp 1,8 miliar. Namun uang Rp 900 juta yang akan diserahkan pada Selasa pagi di salah satu warung makan, urung kepergok oleh tim KPK. "Mereka merasa ada yang membuntuti," kata sumber tersebut.
RUSMAN PARAQBUEQ
Nasional Lainnya
Lima Kepala Daerah Ini Segera Diberhentikan
Gamawan Pecat 4 Kepala Daerah Pekan Ini
Kasus IM2, Kejaksaan Geledah Indosat
Kasus Korupsi IT Ditjen Pajak Siap Dilimpahkan
KPK Tahan Wali Kota Semarang
SBY Rancang Posisi Baru Setgab di Cikeas
Anas Bocorkan Situasi Rapat Depak PKS di Twitter
'Yang Kebelet Depak PKS dari Koalisi Incar Menteri
Berita terkait
Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan
12 jam lalu
Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah
Baca SelengkapnyaDugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti
14 jam lalu
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.
Baca SelengkapnyaAlexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan
22 jam lalu
Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.
Baca SelengkapnyaIM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik
1 hari lalu
Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.
Baca SelengkapnyaKPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
1 hari lalu
Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
1 hari lalu
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan
1 hari lalu
Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.
Baca SelengkapnyaUsai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
2 hari lalu
Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
2 hari lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.
Baca SelengkapnyaTak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
2 hari lalu
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca Selengkapnya