TEMPO.CO, Jakarta - Desakan sejumlah kader Partai Demokrat agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Demokrat mendepak Partai Keadilan Sejahtera dari koalisi ditanggapi dingin oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Al Habsy.
Menurutnya, hal ini menunjukan bahwa Partai Demokrat galau dan mencoba mengalihkan isu. "Saya lihat ada yang galau dengan pilihan politiknya, mereka berhitung popularitasnya akan turun, maka kemudian mereka mengalihkan isu dari kenaikan harga BBM ke persoalan koalisi," ujarnya kepada Tempo, Ahad 1 April 2012.
Posisi PKS dalam koalisi kembali terancam. Sejumlah kader Partai Demokrat meminta Presiden SBY mendepak PKS dari koalisi karena berani menentang kenaikan harga BBM dalam rapat paripurna di DPR Jumat kemarin.
Sikap ini diambil setelah opsi PKS yang mensyaratkan harga rata-rata minyak harus naik 20 persen dari patokan harga minyak dunia tak dihiraukan anggota koalisi lainnya. Penolakan PKS ini berseberangan dengan sikap anggota koalisi lainnya
Dalam rapat paripurna DPR, PKS berbeda sikap dengan lima partai koalisi lainnya yang menyetujui pemerintah menaikkan harga BBM, asalkan harga minyak mentah Indonesia naik minimal 15 persen selama enam bulan. PKS sependapat dengan tiga partai oposisi yang menolak pemerintah menaikkan harga. Tiga partai itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Hanura. Melalui pemungutan suara, akhirnya opsi koalisi yang menang.
Menghadapi desakan ini, Aboe mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat tidak elok. Ia menganggap persoalan koalisi hanya upaya pembelokan isu dari kenaikan BBM ke masalah koalisi.
"Saya kira hal seperti ini tak elok lah, masak ketika mereka harus dihukum rakyat karena pilihan politiknya kini berupaya membelokkan persoalan. Bila parpol membela rakyat harus disalah salahkan lantas bagaimana lagi yang benar," ujarnya.
Aboe mengatakan, sejak awal PKS sudah tegas menolak kenaikkan harga BBM. Hal ini, menurutnya disampaikan berbagai orasi politik Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq dalam berbagai kesempatan. "Pilihan politik kami tak perlu dipertanyakan lagi, bila memang posisi pemerintah berseberangan dengan rakyat, maka PKS akan tetap bersama dengan rakyat," ujarnya.
Bahkan, menurutnya, komitmen PKS itu juga sudah diamini oleh Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminudin. "Ketua Majelis Syuro, Ust Himli Aminudin telah memberikan arahan kepada semua kader untuk senantiasa istiqomah bersama rakyat, selalu
bekerja untuk bangsa, baik dalam pemerintahan maupun diluar," ujarnya.(Baca: PKS Mendua, Menteri Tifatul Disebut Terpojok dan PKS Persilakan Menterinya Dicopot)
FEBRIYAN
Berita terkait
Curhat Demokrat Soal PKS ke SBY
SBY Beri Sinyal Depak PKS
Hilmi Aminuddin: Hak Presiden Copot Menteri PKS
PKS Mendua, Menteri Tifatul Disebut Terpojok
SBY Sampaikan Nasib PKS di Setgab
PKS Persilakan Menterinya Dicopot
SBY: Harga BBM Naik Dikaitkan Politik 2014
PKS Yakin SBY Tak Copot Menteri
