TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat memberikan sinyal bahwa Partai Keadilan Sejahtera akan mendapat sanksi jika tetap berkukuh menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Sangat ada kemungkinan akan diberikan sanksi," kata Ketua Divisi Bidang Komunikasi Politik Partai Demokrat, Andi Nurpati, kepada Tempo melalui telepon, Kamis, 29 Maret 2012.
Nurpati mengatakan, Susilo Bambang Yudoyono sebagai pimpinan partai koalisi dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat pernah memberikan sanksi kepada PKS karena melanggar kesepakatan koalisi. Sanksi itu diberikan pada akhir tahun 2011 lalu dengan mengurangi satu jatah kursi menteri dari PKS yang sebelumnya mendapat porsi empat menteri. "Ada kemungkinan seperti itu," kata Nurpati.
Sebelumnya Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, mengisyaratkan partai yang dia pimpin siap keluar dari koalisi pendukung pemerintahan Presiden Yudhoyono. Hal tersebut disampaikannya saat penutupan Musyawarah Kerja Nasional PKS di Medan, Rabu 28 Maret 2012. (Baca: PKS Siap Keluar dari Koalisi )
Luthfi mengatakan, sikap PKS keluar dari koalisi pemerintah akan ditempuh jika pemerintah mengabaikan kondisi rakyat dalam menetapkan kebijakan. Kebijakan yang dimaksudkan Lutfi itu adalah rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada 1 April 2012.
Lutfi secara tegas mengatakan PKS selalu siap untuk terus menjadi mitra koalisi dalam pemerintahan Presiden Yudhoyono. "Namun kami juga siap untuk tidak dalam 'perahu' (koalisi)," katanya.
Nurpati yang dikonfirmasi mengatakan, koalisi pasti akan bersikap jika PKS tetap memilih berseberangan dengan kebijakan pemerintah. "Tentu akan dibahas didalam koalisi," katanya.
Dia tidak menjelaskan sanksi yang bakal diterima PKS jika berkukuh menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM meskipun sebelumnya pernah mendapat sanksi. Nurpati juga tidak mempertegas bahwa PKS akan dikeluarkan dari koalisi dengan sikapnya tersebut.
"Harus fair. Kalau mengambil jalan berseberangan dengan pemerintah, silahkan keluar dari koalisi," kata Nurpati. Yang namanya berkoalisi, kata dia, harus mendukung kebijakan pemerintah.
Nurpati berujar, partai koalisi bukan dilarang mengkritisi pemerintah. Namun dalam kebijakan yang ditelorkan pemerintah, koalisi harusnya mendukung. "Etika berkoalisi kan ada," katanya.
RUSMAN PARAQBUEQ
Berita terkait
PKS Siap Keluar dari Koalisi
Golkar dan PKS Belum Bulat Suara Soal BBM
Golkar dan PKS Membangkang
Demokrat Ancam Depak PKS dari Koalisi
Demokrat Cuma Gertak Koalisi, PKS Tak Jantan'
Demokrat Yakin PKS Tak Berani Bantah SBY
Soal Kenaikan Harga Minyak, PKS Mulai Ragu Menolak
PKS Tolak Kenaikan Harga BBM
Ramadhan Pohan: PKS Langgar Prinsip Koalisi
Burhanuddin: Ancaman Depak PKS Baru dari Elite Demokrat
PKS Surati Presiden Tolak Kenaikan Harga BBM
Golkar dan PKS Membangkang
PKS Dianggap Tak Patut Bahas RAPBN Perubahan
Berita terkait
Napak Tilas Reformasi 1998: Aksi Mahasiswa UI Tolak Pidato Presiden, Tragedi Trisakti, sampai Soeharto Lengser
1 hari lalu
Aksi mahasiswa UI menolak pidato pertanggung jawaban Presiden Soeharto. Berikut berbagai peristiwa mengiringi Reformasi 1998.
Baca SelengkapnyaPembatasan BBM Bersubsidi Samarkan Kenaikan Harga, YLKI Dorong Subsidi Tertutup
12 Maret 2024
Pengurus YLKIAgus Suyatno menilai kebijakan pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar distorsi terminologi kenaikan harga.
Baca SelengkapnyaKuba Bangkrut, Harga BBM Naik Hingga 500 Persen per 1 Februari
11 Januari 2024
Kuba di ambang krisis ekonomi yang parah. Harga BBN naik hingga lima kali lipat membuat warganya menjerit.
Baca SelengkapnyaBEM UGM Beri Gelar Jokowi Alumnus UGM Paling Memalukan, Berikut Deretan Kritik BEM Seluruh Indonesia
10 Desember 2023
BEM UGM memasang baliho bergambar Jokowi bertuliskan Alumnus UGM Paling Memalukan. Berikut deretan kritik dari BEM se Indonesia terhadap Jokowi.
Baca Selengkapnya50 Tahun Puan Maharani, Begini Perjalanan Karier Politik Anak Megawati
7 September 2023
Ketua DPR RI Puan Maharani berulang tahun ke-50, pada 6 September kemarin. Tahun lalu, ulang tahunnya jadi masalah karena dilaporkan ke MKD.
Baca SelengkapnyaElite Koalisi Perubahan Pengusung Anies Baswedan Berkumpul di Pulau, Apa yang Dibahas?
31 Mei 2023
Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres berkumpul di pulau pada pekan lalu. Apa saja yang dibahas?
Baca SelengkapnyaPSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaKala Anies Baswedan Ungkit Dukungan PKS Saat Jabat Gubernur DKI Jakarta
24 Februari 2023
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi bakal Capres 2024.
Baca SelengkapnyaGubernur BI Prediksi Inflasi Pangan pada Semester Pertama 2023 Masih Tinggi: Perlu Dikendalikan
17 Januari 2023
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi inflasi pada paruh pertama tahun ini masih akan tinggi.
Baca SelengkapnyaMeski Dikecam, Legislator PKS Ngotot Ingin Bikin Ranperda LGBT di Medan
11 Januari 2023
Legislator asal PKS meyakini dari delapan fraksi di DPRD Kota Medan pasti terdapat yang mewacanakan Ranperda Kota Medan, terutama perilaku LGBT.
Baca Selengkapnya