TEMPO.CO , Jakarta :- Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat, Viva Yoga Mauladi, mengatakan partai yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak seharusnya tidak ikut dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sejak awal. Sebab, APBN-P dibahas untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia, yang salah satunya adalah dengan menaikkan harga BBM.
Viva mengatakan yang menolak kenaikan seharusnya menolak adanya pembahasan perubahan APBN 2012. "Kok ini menolak tapi ikut pembahasan," katanya. Menurut dia, ini menunjukkan sikap yang tidak konsisten dan kurang patut. Viva bertutur, soal BBM ini tidak boleh sampai digunakan untuk menaikkan pencitraan masing-masing partai.
Pernyataan Viva itu menanggapi sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta mengatakan surat penolakan itu dikirim pada 19 Maret lalu. Viva menyatakan banyaknya protes dari masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjelaskannya. “Pemerintah kurang melakukan sosialisasi,” kata Viva.
Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta yakin sikap partainya tak akan mempengaruhi hubungan dalam sekretariat gabungan partai pendukung pemerintah Presiden SBY. Ia menyatakan PKS akan mengawal kebijakan pemerintah hingga 2014. Menurut dia, dalam pertemuan pimpinan partai pendukung pemerintah di Cikeas, Presiden mempersilakan anggota koalisi menyampaikan sikap. "Kan diminta dan kami memberikan opsi perbaikan manajemen fiskal,” kata Anis.
Sabtu hari ini, Badan Anggaran DPR dan pemerintah, yang belum menemukan kata sepakat tentang besaran kenaikan harga BBM, menggelar rapat. Ketua Badan Anggaran Melchias Markus Mekeng menyatakan penundaan ini terjadi akibat masih buntunya pembahasan harga BBM antara DPR dan pemerintah di gedung MPR/DPR pada Kamis lalu.
Dalam rapat tersebut interupsi terus mengemuka. Sejumlah anggota DPR menolak presentasi pemerintah. Mereka menyatakan pemerintah tak siap memberi simulasi RAPBN-P bila harga BBM naik ketimbang jika harga BBM tetap.
Anggota Banggar dari Golkar, Satya Yudha, menyatakan besaran angka yang ada dalam presentasi pemerintah tidak menyebutkan rencana alokasi dana dengan detail. Menurut dia, kelemahan dalam paparan pemerintah adalah kompensasi Rp 30 triliun untuk masyarakat tidak spesifik. "Pendistribusian kompensasi, kasih ke rakyat. Bantuan langsung diserahkan kepada rakyat sangat miskin," kata dia.
Beberapa anggota Dewan juga menilai pemerintah tidak berani membuat simulasi perbandingan dengan banyak pilihan. Dalam presentasi, pemerintah hanya membuat postur anggaran dengan perbandingan jika BBM naik Rp 1.500 dan tidak naik. Padahal DPR pernah menawarkan opsi kenaikan Rp 500 dan Rp 1.000.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan pemerintah tak menyampaikan opsi dengan tujuan agar pembahasan tak melebar. Menurut dia, dengan opsi kenaikan harga BBM sebesar Rp 1.500, defisit bisa hanya menjadi 2,23 persen terhadap pendapatan domestik bruto. “Jika naik, defisit sebesar 2,60 persen,” kata Agus.
ARYANI KRISTANTI | IRA GUSLINA | M. ANDI PERDANA | GADI MAKITAN | SUNUDYANTORO
Berita terkait
Pembatasan BBM Bersubsidi Samarkan Kenaikan Harga, YLKI Dorong Subsidi Tertutup
53 hari lalu
Pengurus YLKIAgus Suyatno menilai kebijakan pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar distorsi terminologi kenaikan harga.
Baca SelengkapnyaKuba Bangkrut, Harga BBM Naik Hingga 500 Persen per 1 Februari
11 Januari 2024
Kuba di ambang krisis ekonomi yang parah. Harga BBN naik hingga lima kali lipat membuat warganya menjerit.
Baca SelengkapnyaBEM UGM Beri Gelar Jokowi Alumnus UGM Paling Memalukan, Berikut Deretan Kritik BEM Seluruh Indonesia
10 Desember 2023
BEM UGM memasang baliho bergambar Jokowi bertuliskan Alumnus UGM Paling Memalukan. Berikut deretan kritik dari BEM se Indonesia terhadap Jokowi.
Baca Selengkapnya50 Tahun Puan Maharani, Begini Perjalanan Karier Politik Anak Megawati
7 September 2023
Ketua DPR RI Puan Maharani berulang tahun ke-50, pada 6 September kemarin. Tahun lalu, ulang tahunnya jadi masalah karena dilaporkan ke MKD.
Baca SelengkapnyaElite Koalisi Perubahan Pengusung Anies Baswedan Berkumpul di Pulau, Apa yang Dibahas?
31 Mei 2023
Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres berkumpul di pulau pada pekan lalu. Apa saja yang dibahas?
Baca SelengkapnyaPSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaKala Anies Baswedan Ungkit Dukungan PKS Saat Jabat Gubernur DKI Jakarta
24 Februari 2023
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi bakal Capres 2024.
Baca SelengkapnyaGubernur BI Prediksi Inflasi Pangan pada Semester Pertama 2023 Masih Tinggi: Perlu Dikendalikan
17 Januari 2023
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi inflasi pada paruh pertama tahun ini masih akan tinggi.
Baca SelengkapnyaMeski Dikecam, Legislator PKS Ngotot Ingin Bikin Ranperda LGBT di Medan
11 Januari 2023
Legislator asal PKS meyakini dari delapan fraksi di DPRD Kota Medan pasti terdapat yang mewacanakan Ranperda Kota Medan, terutama perilaku LGBT.
Baca SelengkapnyaKaleidoskop 2022: 11 Peristiwa Ekonomi, Sengkarut Kelangkaan Minyak Goreng hingga Impor Beras
30 Desember 2022
Berbagai peristiwa mewarnai perekonomian nasional tahun 2022, dari sengkarut minyak goreng, resesi global, kenaikan harga BBM hingga impor beras.
Baca Selengkapnya