TEMPO Interaktif, Jakarta: 38 Kabupaten dan Kotamadya telah memungut iuran kepada tenaga kerja asing di daerah mereka, yang didatangkan atas permintaan perusahaan. Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea, pemungutan iuran seperti itu melanggar UU Nomor 13 tahun 2003 dan UU Nomor 20 tahun 1997. Menurutnya, yang berhak memungut adalah Depnakertrans. "Malah sekarang Kabupaten Kota memungut iuran berdasarkan Perda. Itu tidak boleh," katanya di Jakarta, Senin (19/1).Jacob mengatakan, pemungutan pajak dilakukan setiap bulan sebesar US$ 100. Dana tersebut disetorkan ke rekening Menakertrans. Selanjutnya, dalam waktu maksimal satu minggu sudah harus berada dalam kas negara. "Rekening Menteri hanya dilewati saja," katanya. Pemungutan pajak tenaga kerja asing di daerah harus dihentikan. Apalagi dana tersebut masuk ke rekening Pemda. Jika hal tersebut terus menerus terjadi, maka kontrol pemerintah pusat akan berkurang. Jacob menambahkan, tenaga kerja asing paling banyak berada di sektor industri, yaitu sekitar 50 persen, sedangkan 17 persen bekerja di sektor perdagangan, serta sisanya, bekerja di sektor hiburan. "Mereka bekerja di tempat-tempat hiburan kota besar," katanya. Agricely - Tempo News Room