TEMPO.CO , Jakarta: Angelina Sondakh hingga kemarin belum secara resmi dicopot dari jabatan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Alasannya, surat rekomendasi penonaktifan tersangka kasus Wisma Atlet tersebut belum diteken Dewan Kehormatan Partai itu.
"Saya menunggu salah satu anggota Dewan Kehormatan yang masih di luar kota," kata Sekretaris Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin melalui pesan pendek kemarin. Amir menolak menyebut siapa anggota Dewan Kehormatan yang belum meneken surat rekomendasi itu.
Dewan Kehormatan terdiri atas lima petinggi partai, yakni Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono (ketua), Ketua Umum Anas Urbaningrum (wakil ketua), Amir Syamsuddin (sekretaris), serta Jero Wacik dan E.E. Mangindaan sebagai anggota. Menurut aturan, pencopotan pengurus pusat dilakukan oleh ketua umum atas rekomendasi dari Dewan Kehormatan.
Beberapa unsur Dewan Kehormatan yang sedang ke luar kota adalah Anas dan Mangindaan. Anas pada Senin lalu berada di Yogyakarta untuk menghadiri pengukuhan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana sebagai guru besar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Adapun Mangindaan, yang juga Menteri Perhubungan, menurut juru bicara Kementerian Perhubungan, Bambang Ervan, berkunjung ke Papua. "Hari ini dijadwalkan kembali ke Jakarta," katanya kemarin.
Yang memastikan sudah meneken surat rekomendasi penonaktifan Angelina adalah Jero Wacik. "Surat sudah ditandatangani dua hari lalu," ujar Wacik, yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, kemarin.
Jumat pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Angelina Sondakh sebagai tersangka dalam kasus suap proyek Wisma Atlet. "Penetapan tersangka ini menjadi pintu masuk untuk mencari tersangka lain," ujar Ketua KPK Abraham Samad.
Keterangan Angelina juga disebut-sebut bakal menjerat Anas yang, menurut sejumlah saksi di persidangan, ikut menikmati aliran dana proyek senilai Rp 191 miliar itu.
