TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Industri DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Refrizal, mengatakan partainya akan mendesak pemerintah untuk menjadikan mobil Kiat Esemka sebagai proyek mobil nasional. Menurutnya, selama ini kegagalan Indonesia dalam meluncurkan proyek serupa karena tidak adanya keberpihakan pemerintah untuk mendorong industri mobil nasional maju. "Buat mobil itu mudah, keberpihakan pemerintah yang payah," ujarnya kepada Tempo, Jumat, 6 Januari 2011.
Mobil Kiat Esemka menjadi buah bibir ketika Wali Kota Surakarta, Joko Widodo, memutuskan menggunakannya sebagai kendaraan dinas. Mobil buatan Sukiyat dan sejumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan di Solo dan Jakarta ini digadang sebagai cikal bakal proyek mobil nasional.
Sebelumnya, Indonesia telah memiliki beberapa proyek mobil nasional, di antaranya adalah Timor dan Bimantara yang dibuat pada era Orde Baru. Pascareformasi, sejumlah kendaraan karya anak bangsa juga sempat mencuri perhatian, seperti Tawon produksi PT Sumber Gasindo dan GEA buatan PT Inka dan Badan Pengembangan Penerapan Teknologi.
Refrizal mengatakan pemerintah sudah sepatutnya mendorong industri kendaraaan dalam negeri untuk maju. Pasar kendaraan dalam negeri yang tiap tahun menunjukkan peningkatan, menurut Refrizal, merupakan potensi besar untuk pengembangan industri dalam negeri. "Jadi, seperti yang selalu saya kritik ke Menteri Perdagangan terdahulu itu, Anda sebagai Menteri Perdagangan yang didagangkan harus produk dalam negeri, jangan bawa produk asing terus masuk ke pasar kita," ujarnya.
Ia mengatakan, sudah saatnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan kebijakan untuk mendorong proyek mobil nasional ini maju. "Setidaknya membuat Kepres yang mengamanatkan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan untuk mencarikan skema pembiayaan proyek ini," ujarnya.
Mengenai skema pembiayaan industri kendaraan ini, ia menambahkan, pemerintah bisa melakukannya dengan banyak cara. "Bisa dengan menggandeng pihak swasta atau dengan meminta BUMN yang melakukannya," ujarnya. Peran pemerintah, menurutnya, bisa dengan memberikan stimulus fiskal seperti pemotongan pajak atau dengan melakukan intensif lainnya. "Kalau proyek ini berhasil, devisa kita juga kan tidak banyak keluar ke negara-negara yang memproduksi mobil, seperti Korea dan Jepang," tandasnya.
FEBRIYAN
