TEMPO Interaktif, Jakarta - -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus mengikuti perkembangan kondisi di Papua. Ia pun memerintahkan sejumlah menterinya untuk turun langsung menangani sejumlah masalah di lapangan.
"Saya minta Menko dan Menteri terkait, juga Kepala UP4B untuk terus berkonsultasi dengan pemerintah Papua dan masyarakat" kata SBY di Istana Negara, Rabu 9 November 2011. " Jika diperlukan datang ke Papua, lihat situasi riil dilapangan, pahami hakekat masalah dan kemudian carikan solusinya,"
Presiden lalu menambahkan. " "Beda menerima laporan di Jakarta, membahas masalah di Jakarta dengan datang langsung ke Papua untuk bersama para pimpinan disana, tokoh masya dan agama dan mencari solusi"
Menurut SBY, banyak pihak menyarankan untuk menggelar dialog untuk menangani situasi Papua yang akhir-akhir ini cukum memanas. Apalagi masalah yang terjadi tak hanya situasi politik keamanan tapi juga situasi perburuhan di provinsi itu.
SBY menegaskan sikap kebijakan dasar pemerintah terhadap Papua sangat jelas. Kerangka penyelesaian masalah Papua menyangkut tiga pilar. Pertama, NKRI dalam arti menegaknya kedaulatan negara di daerah tersebut. Kedua, otonomi khusus (Otsus)dan ketiga percepatan pembangunan di Papua n Papua Barat tidak secara business usual.
Ia memastikan pemerintah pusat dan daerah sungguh menjalankan tiga pilar kebijakan itu. Karena itu pula pemerintah kemudian membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang mengambil peran nyata dan efektif memastikan terjadi sinergi dan koordinasi yang baik di tingkat pusat dan daerah.
"Juga memastikan program dan anggaran yang ditetapkan baik APBN dan APBD benar dilaksanakan dan tidak kalah pentingnya wajib memberikan bantuan kepada pemda Papua dan Papua Barat,"ujarnya.
SBY kembali menegaskan, soal direktifnya terkait penyelesaian masalah Papua. Dari aspek politik keamanan ia meminta isu politik di kedua provinsi itu dikelola dengan baik. "Saya juga ingin hukum ditegakkan secara tegas, adil dan proposional" ujarnya." Keamanan juga mesti dipelihara."
SBY meminta jajaran pemerintah termasuk aparat keamanan dan penegak hukum untuk mencegah tindakan yang melanggar hukum dan HAM. " Jangan keluar dari kepatuhan kita,"ujarnya.
Dalam aspek ekonomi, menurut SBY, pemerintah telah memberikan prioritas pembangunan ekonomi di kedua provinsi itu dengan terus menjaga komitmen program yang telah dibuat. "UP4B harus menyampaikan menjadi komitmen" ujarnya. " Bila kebijakan tidak dijalankan dengan benar, pasti ada masalah. Apalagi, anggaran desentralisasi fiskal yang sudah dialirkan ke Papua dan Papua Barat cukup besar ".
Soal kesejahteraan rakyat Papua, menurut SBY, sudah saatnya dipikirkan soal sengketa perburuhan yang ada di Freeport. "Meskipun urusan sengketa perburuhan selalu terjadi dimana-mana, tapi pemerintah memiliki kewajiban baik pemerintah pusat untuk memfasilitasi dan memediasi membantu agar solusi diketemukan"
MUNAWWAROH
