TEMPO Interaktif, Jakarta - Tindakan Rektor Universitas Indonesia Gumilar Rosliwa Somantri memberikan gelar Doktor Kemanusiaan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi kepada Raja Arab Saudi Abdullah dikecam sejumlah pihak. Guru Besar Sosiologi Universitas Indonesia Thamrin Amal Tamagola menyatakan mengutuk keras tindakan Rektor UI tersebut. Menurut Thamrin, pemberian gelar itu tanpa sepengetahuan civitas akademika UI. "Kami tidak tahu, kami baru tahu kemarin, itu pun dari media," ujarnya kepada wartawan di gedung DPR, Jumat, 26 Agustus 2011.

Seperti diketahui, Ahad, 21 Agustus 2011 lalu, Rektor UI Gumilar Rosliwa Somantri menyerahkan secara langsung gelar Doktor Honoraris Causa kepada Raja Abdullah di Istana Al Safa, Saudi. Raja Abdullah dinilai pantas menerima gelar itu karena perhatiannya pada perkembangan kemanusiaan dan iptek serta menjadikan Saudi sebagai pusat peradaban Islam moderat.

Penganugerahan gelar tersebut dilakukan langsung dalam satu upacara yang diadakan di Istana Al-Safa, Arab Saudi. Acara tersebut dihadiri para ulama internasional, beberapa Menteri Arab Saudi, para pimpinan lembaga tinggi Arab Saudi, dan para gubernur.

Pemberian gelar ini sendiri dikecam berbagai pihak. Alasannya, pemberian gelar itu tak sejalan dengan kenyataan masih banyaknya tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan secara tidak manusiawi bahkan dihukum pancung di sana.

Thamrin yang mendatangi Komisi IX DPR mengatakan tindakan Rektor ini tidak dapat dibenarkan. Bahkan tindakan ini telah menyulut amarah sejumlah guru besar di UI. "Para anggota akan bereaksi. Prof Emil Salim juga marah," ujarnya didampingi sejumlah aktivis tenaga kerja dan tokoh UI lainnya.

Dosen Ilmu Komunikasi UI Effendi Ghazali mengucapkan permintaan maafnya sebagai civitas akademika UI. "Saya meminta maaf kalau pemberian gelar ini telah mencederai perasaan masyarakat Indonesia," ujarnya. Ia juga mengaku mengutuk apa yang dilakukan Rektornya tersebut.

Guru Besar Fakultas Ekonomi UI Mayling Oey menyatakan prihatin atas tidak adanya pemberitaan soal pemberian gelar ini. "Seharusnya Rektor itu bertindak atas nama warga UI, tapi warga saja tidak tahu. Bagaimana ini pertanggungjawabannya," ujarnya.

FEBRIYAN