TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan mengintensifkan penyelesaian konflik di Papua dengan menjadikannya sebagai salah satu prioritas utama kebijakan pemerintah di bidang politik dan keamanan 2003. Demikian disampaikan Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono usai sidang kabinet yang membahas program kebijakan pemerintah 2003 di Sekretariat Negara Jakarta, Senin (6/1). Langkah penyelesaian Papua diprioritaskan pada langkah diplomasi luar negeri serta menyelesaikan masalah keadilan, terutama di bidang kesejahteraan. Yudhoyono menyebutkan, pemerintah mengetahui adanya manuver tokoh-tokoh yang menginginkan Papua merdeka dengan bergerak mencari dukungan lewat jalur diplomasi, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Karena itu, pemerintah akan mengingatkan negara-negara sahabat agar mendukung dengan langkah kongkret soal integritas wilayah Indonesia, termasuk keberadaan Provinsi Papua. Jadi kita imbangi dalam masalah diplomasi, kata dia. Tiga prioritas lainnya di bidang polkam adalah kelanjutan penanganan konflik Aceh yang disebutkan pemerintah masih dalam kondisi kritis setelah perjanjian damai dengan Gerakan Aceh Merdeka. Langkah ke depan dalam kasus ini adalah secara bertahap penyerahan dan pengumpulan senjata dari pihak GAM serta relokasi TNI/Polri, dan mengubah pola operasinya menjadi defensif. Langkah lainnya adalah mengupayakan dengan cepat pembangunan kembali di bumi Serambi Mekkah. Dua prioritas utama lainnya adalah intensifikasi pemberantasan terorisme serta pemantapan stabilitas politik menjelang Pemilu 2004. Mengenai pemberantasan terorisme, pemerintah menargetkan penerbitan perangkat hukum antiteroris serta peningkatan kemampuan institusi, termasuk pembentukan desk koordinasi antiteroris. Sedang masalah pemberantasan di lapangan, pemerintah akan mencari langkah yang tepat untuk mencari jaringan teroris internasional yang ada di Indonesia. Demikian pula mengenai situasi menjelang Pemilu 2004. Sejauh ini, kata Yudhoyono, pemerintah akan mencoba mencegah sinyalemen yang disampaikan Badan Intelijen Nasional mengenai adanya gerakan politik radikal yang akan mengganggu keberlangsungan pemerintahan serta kehidupan berdemokrasi. Yudhoyono juga menjelaskan enam agenda lainnya yang menjadi kebijakan lanjutan di bidang polkam. Agenda-agenda itu adalah pengelolaan masalah otonomi daerah dan otonomi khusus, reformulasi kebijakan pertahanan dan keamanan nasional, penyelesaian peraturan hukum mengenai komisi kebenaran dan rekonsiliasi, sinkronisasi penegakan hukum, peningkatan komunikasi politik dan public relations pemerintah, serta peningkatan upaya diplomasi dengan pihak luar negeri. (Dede Ariwibowo-Tempo News Room)