TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ali Maschan Moesa mengatakan, penilaian kinerja para menteri merupakan urusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan bukan urusan Politisi Demokrat. "Urusan penilaian dan pergantian adalah urusan Presiden," ujar Ali Maschan yang juga anggota Komisi VII DPR saat dihubungi Tempo, Sabtu 9 Juli 2011.
Dari penilaiannya, kinerja Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar yang juga menjabat Ketua Umum PKB sudah cukup baik. Walaupun tentunya ada kekurangan sebagai manusia. "Jangan hanya dikaitkan urusan tenaga kerja. Urusan TKI bukan hanya urusan Menteri Tenaga Kerja," katanya. "Menteri hanya pada level kebijakan."
Ali Maschan mengaku tidak tahu kriteria apa saja yang dipakai oleh Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto dalam memberikan penilaian terhadap kinerja kementerian. Namun, untuk urusan TKI, sejumlah kementerian terlibat di dalamnya. Seperti Kementerian Luar Negeri dan Badan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. "Soal teknis itu urusan Jumhur Hidayat," katanya.
Ali menanggapi pernyataan politikus Demokrat Jafar Hafsah. Sebelumnya, Jafar mengatakan sinyal yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal peningkatan kerja kementerian harus disikapi serius oleh seluruh kementerian, khususnya kementerian yang selama ini dinilai memiliki nilai jeblok.
Dari penilaian Fraksi Demokrat, ada sejumlah kementerian yang sebaiknya segera mengevaluasi diri dan meningkatkan kinerja. Sejumlah pos yang menjadi sorotan di antaranya penuntasan masalah TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan sinkronisasi hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kementerian Perikanan dan Kelautan, kementerian yang membidangi urusan infrastruktur, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga ikut disorot Demokrat.
Menurut Ali, "Urusan TKI bukan 100 persen kesalahan Muhaimin," katanya. Dia juga meminta para koleganya di Fraksi Partai Demokrat DPR untuk tidak mendorong wacana pergantian menteri. "Biarkan penilaian (menteri) itu urusan Presiden."
