TEMPO Interaktif, Jakarta - Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Bara K. Hasibuan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah untuk bekerja sama merampungkan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) secara maraton. Pasalnya, waktu efektif pembahasan yang tersisa tinggal 23 hari lagi, yakni hingga berakhirnya masa sidang keempat DPR, 15 Juli 2011.
"Padahal, dari daftar inventarisasi masalah yang diajukan pemerintah, dari 263 butir masih tersisa 170 butir lagi," kata Ketua Badan Luar Negeri dan Hubungan Eksternal Dewan Pimpinan Pusat PAN itu melalui siaran persnya hari ini, Kamis 9 Juni 2011.
Menurutnya, pembahasan secara maraton itu harus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi. Pembahasan juga harus menghindari kesan penghamburan anggaran yang tentunya berasal dari uang rakyat.
Bara menilai pembentukan BPJS adalah salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi. Sebagai partai politik pendukung pemerintahan, PAN ingin pembentukan BPJS menjadi salah satu indikator kesuksesan dan peninggalan utama dari pemerintah saat ini.
Pembentukan BPJS diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Beleid itu mengharuskan Undang-Undang BPJS disahkan selambatnya 19 Oktober 2009 lalu, tapi hingga kini belum juga rampung.
BUNGA MANGGIASIH
Berita terkait
PAN Punya 2 Alasan Akan Sodorkan Eko Patrio Jadi Kandidat Menteri Kabinet Prabowo
21 jam lalu
Politikus PAN Eko Hendro Purnomo atau beken sebagai komedian Eko Patrio tengah disiapkan partainya untuk membantu kabinet Prabowo Subianto. Alasannya?
Baca SelengkapnyaSidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain
5 hari lalu
PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.
Baca SelengkapnyaKecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo
8 hari lalu
Sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM membuka peluang PKS untuk bergabung ke Prabowo, kecuali Gelora. Apa alasan Gelora menolak PKS?
Baca SelengkapnyaRespons Bima Arya soal Maju Pilgub Jabar 2024, Singgung Nama Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi
13 hari lalu
Mantan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan dirinya siap maju di Pilkada 2024 setelah mendapat arahan dari Ketum PAN, tapi...
Baca SelengkapnyaRespons KPU dan Ketum PAN soal Gugatan PDIP di PTUN
13 hari lalu
KPU dan Ketum PAN Zulkifli Hasan menanggapi gugatan PDIP di PTUN terkait pencalonan Gibran di Pilpres 2024. Begini kata mereka.
Baca SelengkapnyaProfil Zita Anjani, Putri Ketum PAN yang Didorong Berduet dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta
25 hari lalu
Zita Anjani didorong berduet dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Berikut profil putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan itu.
Baca SelengkapnyaRiwayat Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Tempat Deklarasi Golkar-PAN Dukung Prabowo
17 Agustus 2023
Museum Perumusan Naskah Proklamasi memiliki riwayat panjang, selain menjadi tempat deklarasi Golkar dan PAN mendukung Prabowo. Ini riwayatnya.
Baca SelengkapnyaDeklarasi Dukung Prabowo di Museum Proklamasi: Disesalkan PDIP, Dilaporkan MPMI ke Bawaslu
17 Agustus 2023
PDIP menilai deklarasi Golkar-PAN dukung Prabowo di Museum Perumusan Naskah Proklamasi tidak etis. Museum bagian dari tempat sakral.
Baca SelengkapnyaRomahurmuziy PPP: KIB Bisa Lanjut Jika Golkar dan PAN juga Usung Ganjar Pranowo
17 Juni 2023
Romahurmuziy mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu tak mungkin mengusung capres sendiri karena PPP sudah menjatuhkan pilihan ke Ganjar Pranowo.
Baca SelengkapnyaMegawati Ungkap Disodorkan Banyak Sosok Cawapres dan Ganjar Petugas Partai
3 Juni 2023
Megawati menyinggung sosok cawapres yang banyak disodorkan kepada dirinya, termasuk Ganjar sebagai petugas partai.
Baca Selengkapnya