TEMPO Interaktif, Semarang - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Tengah mendesak agar jabatan ketua umum dewan pimpinan pusat partai tidak tidak dirangkap dengan jabatan sebagai menteri dalam kabinet di pemerintahan. "Kalau Ketua Umum PPP merangkap menteri kabinet, akan selalu repot mengurus dua hal yang berbeda," kata Wakil Ketua DPW PPP Jawa Tengah, Istajib, Rabu, 25 Mei 2011.

Menurut dia, desakan itu merupakan hasil musyawarah pengurus PPP Jawa Tengah. DPW PPP Jawa Tengah akan mengusulkan penghapusan rangkap jabatan ketua umum PPP dengan menteri di kabinet dalam Muktamar VII PPP yang digelar 3 Juli mendatang. "Lebih baik ketua umum PPP konsentrasi mengurus manajemen partai untuk mendongkrak suara Pemilu 2014," kata Istajib.

PPP Jawa Tengah menilai PPP butuh pemimpin seperti Anas Urbaningrum di Partai Demokrat. Saat terpilih jadi ketua umum, Anas langsung mengundurkan diri dari jabatannya di DPR. "Anas kemudian fokus mengurus partai," kata Istijab.

Menjelang pelaksanaan Muktamar PPP, sejumlah nama sudah mencuat menjadi kandidat ketua umum, di antaranya Surya Dharma Ali, Ahmad Muqowam, dan Muchdi Purwoprandjono. PPP Jawa Tengah belum menyatakan siapa calon ketua umum yang akan didukung. "Siapa yang akan kita dukung akan diputuskan dalam musyawarah kerja Jateng," kata Istijab.

ROFIUDDIN