TEMPO Interaktif, Kebumen - Warga korban penembakan dan penganiayaan yang dilakukan oknum anggota TNI Angkatan Darat di Kebumen, Jawa Tengah, mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka meminta Presiden memerintahkan TNI AD menghentikan rencana latihan perang di lahan sengketa Kawasan Urut Sewu tersebut.

“Kami sudah mengirim surat kepada Presiden agar merespon pernyataan Pangdam IV Diponegoro yang berniat tidak akan menghentikan latihan perang di Urut Sewu,” ujar Koordinator Litigasi Tim Advokasi Petani Urut Sewu Kebumen, Teguh Purnomo, Minggu 8 Mei 2011.

Teguh mengatakan, surat tersebut sudah dikirimkan Sabtu, 7 Mei 2011. Sebelumnya, Pangdam IV Diponegoro Mayjen Langgeng Sulistyo di Magelang menyatakan, TNI tidak akan menghentikan latihan sebelum ada perintah dari Panglima TNI.

Teguh menambahkan, surat tersebut dikirimkan ke Presiden karena beberapa kali petinggi TNI AD melontarkan pernyataan yang berisi seolah-olah TNI tidak bersalah dalam peristiwa bentrokan yang terjadi pada Sabtu, 16 April 2011, di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren. Dalam bentrokan tersebut, 13 orang masuk rumah sakit, beberapa di antaranya terkena luka tembak. Selain itu, 12 sepeda motor milik warga juha rusak terkena bayonet milik tentara.

Teguh menyesalkan pernyataan petinggi TNI yang mengatakan penganiayaan yang dilakukan TNI sudah sesuai dengan prosedur. Padahal, Pomdam masih melakukan penyelidikan dan hingga saat ini tidak jelas kabarnya. “Padahal dari warga sudah enam orang dijadikan tersangka dan dipenjara,” katanya.

Teguh menambahkan, dalam surat yang ditujukan kepada Presiden, mereka meminta Presiden RI memerintahkan Panglima TNI agar tidak melakukan kegiatan latihan perang terlebih dahulu di Urut Sewu. Selain itu, mereka juga meminta seluruh permasalahan diselesaikan terlebih dahulu termasuk kasus sengketa tanah.

Selanjutnya, kata Teguh, mereka meminta Presiden agar memerintahkan Panglima TNI untuk mengawal semua proses hukum terkait penganiayaan dan penembakan terhadap warga. “Kami juga meminta Presiden agar memerintahkan kepolisian bertugas secara obyektif dan professional,” tegasnya.

Poin berikutnya, tutur Teguh, ia meminta agar TNI menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan masalah dan tidak menggunakan cara-cara kekerasan. “Contohnya, jika TNI menganggap lahan itu miliknya sebaiknya diselesaikan lewat jalur keperdataan, jangan asal main klaim,” ucapnya.

ARIS ANDRIANTO