TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, berdasarkan temuan intelijen, ada kepentingan pihak ketiga untuk mendisorganisasi proses perdamaian yang sedang berlangsung di Poso. Hal ini dikatakannya usai rakor Polkam di Jakarta, Selasa (2/12) siang.?Ada dugan yang sekarang sedang ditajamkan. Motivasinya masih kita dalami dan teliti secara intensif, apakah hanya untuk mengacaukan keadaan, atau ada motivasi yang lain,? ujarnya di kantor Menko Polkam.Menurut Yudhoyono, dugaan itu masih didalami oleh intelejen. ?Ada satu aktivitas di sana, dan ada pihak dari luar Poso yang terlibat aktivitas itu,? katanya. Jadi, ia menegaskan, intelijen masih mendalami apakah pihak dari luar Poso itu memprovokasi atau bahkan menggerakkan kekerasan-kekerasan baru di sana.Yudhoyono juga mengatakan, yang menjadi persoalan di Poso adalah rentannya masyarakat Poso dari berbagai provokasi dan agitasi. ?Kesimpulan kita, masyarakat di Poso masih tetap rentan dan rawan dengan berbagai pemicu, seperti provokasi dan agitasi,? katanya.Mengingat masih rawannya situasi, Yudhoyono menuturkan, disamping satuan pengamanan yang jumlahnya diperbesar, pemerintah juga memutuskan untuk melakukan aksi-aksi pengejaran, atau aksi-aksi operasi yang lebih ofensif untuk memastikan otak kerusuhan tidak lagi merencanakan, atau mengorganisasi sebuah tindakan kekerasan. ?Hal itu untuk memperkuat satuan pengamanan yang sifatnya statis atau setengah mobile, seperti patroli lokal,? ucapnya. Yudhoyono juga mengatakan, kesulitan yang terjadi saat ini, masyarakat Poso belum cukup kooperatif ketika satuan-satuan investigasi datang. ?Barangkali,? kata dia, ?Masyarakat Poso memiliki ketakutan tertentu, atau mereka tidak ingin dilibatkan dalam konflik baru.? Namun, menurut Yudhoyono, sikap ini tetap saja kurang mendukung untuk menemukan pelaku-pelaku dari tindak kekerasan di Poso. Selain itu, mengutip pernyataan Mendagri Hari Sabarno, Yudhoyono mengatakan, akan ada tim dari pusat untuk diperbantukan di Poso. Langkah ini diambil, ungkap Yudhoyono, karena kinerja dari pimpinan daerah yang kurang profesional dalam menangani kasus ini. ?Kalau semua harus dikontrol atau ditangani oleh pusat tidak mungkin, karena yang paling tahu situasi adalah mereka-mereka yang ada di Poso dan sekitarnya,? ucapnya. Yandhrie Arvian - Tempo News Room