TEMPO Interaktif, Jakarta:Jenderal (Purn) Wiranto kembali menegaskan dirinya tidak mengetahui, terlibat, terkait, atau memanfaatkan kasus pembobolan Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun. Menurutnya, sampai saat ini ia tidak menerima atau menggunakan dana yang tidak sah itu untuk penggalangan kampanye dirinya menjadi calon presiden menjelang pemilu 2004. “Surat yang dibuat Edy Santoso sangat tendensius,” kata Wiranto saat jumpa pers di Hotel Sheraton Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Jumat (21/11) siang. Akibatnya, surat yang dilempar ke publik secara sepihak itu, menurut Wiranto, telah menimbulkan dampak yang luar biasa. “Surat itu telah membangun interpretasi negatif bagi diri saya,” ujarnya. Seperti diketahui, kasus BNI mulai menyinggung nama Wiranto ketika bekas Kepala Pelayanan Nasabah Luar Negeri BNI Kebayoran Baru Edy Santoso, sebagai salah satu tersangka skandal itu, mengaku dua kali bertemu Wiranto pada Maret dan April lalu. Melalui tulisan tangan yang dibuat dari dalam tahanan, ia menyebut dua tersangka utama kasus ini, yakni Maria Pauline Lumowa dan Adrian Herling Waworuntu, bersedia menggalang dana kampanye bagi Wiranto. Akibat surat itu, Wiranto sudah mengadukan Edy dan pengacaranya, Herman Kadir, ke Mabes Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. Melalui pengacaranya, Yan Juanda Saputra SH, Wiranto mengaku tak mengenal Edy Santoso.Wiranto menilai, surat Edy Santoso itu telah membangun opini negatif di masyarakat luas. “Surat itu bagaikan proses pengadilan yang telah menjatuhkan seolah-olah saya dilibatkan dalam kasus pembobolan bank dengan mendahului proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya. Wiranto juga merasa hak asasinya selaku warga negara telah diabaikan dan diperlakukan secara sewenang-wenang. Terkait dengan dugaan adanya kesengajaan mengalihkan permasalahan hukum kasus BNI menjadi komoditas politik, Wiranto berpendapat, hal itu sebenarnya tidak ada relevansinya. Menurutnya, pembobolan bank BNI tersebut terjadi pada periode Juni-September 2002. “Jadi dari pendekatan teori konspirasi, pembobolan bank itu tidak ada relevansinya dengan aktivitas politik kandidat presiden pada tahun 2003,” ucapnya. Masalah utama kasus ini, Wiranto berpendapat, adalah masalah hukum. Yang mesti diungkap, ia melanjutkan, bagaimana bank itu bisa dengan mudah dibobol, siapa pelaku utamanya, siapa pelaku pendukung dan penyerta, dan apa modus operandinya. “Itu semua harus dapat diungkapkan secara tuntas, tanpa pandang bulu,” katanya. Mengenai Edy Santoso yang mengatakan pernah bertemu dengan Wiranto, ia mengatakan, sepanjang pertengahan tahun 2003, terutama setelah ia memastikan diri sebagai kandidat presiden 2004, dirinya memang telah bertemu dengan banyak orang, ratusan bahkan ribuan. Pertemuan itu, kata dia, terjadi di tempat yang tidak diingatnya satu per satu. “Saya tidak tahu pasti apakah di antara mereka itu orang jahat atau baik, orang jujur atau pembohong,” katanya. Ia sendiri berharap adanya kasus ini tidak ada kaitannya dengan upaya saling jegal dan saling menjatuhkan dalam persaingan sebagai kandidat presiden. “Seandainya ada, hal itu tentu sangat memprihatinkan,” ujarnya. Dengan demikian, menurut Wiranto, kasus ini tidak dijadikan komoditas politik yang justru menyulitkan penyelesaian secara tuntas. Yandhrie Arvian - Tempo News Room