Kejaksaan Makassar Bidik Rekanan Proyek Balai Kesehatan Paru

Reporter

Editor

Kamis, 17 Februari 2011 15:37 WIB

TEMPO Interaktif

Syahran enggan menyebutkan nama empat rekanan tersebut. Dia hanya menyebutkan inisial empat rekanan itu masing-masing PT WB, PT ABS, CV MM, dan CV SJ. Syahran menjelaskan, PT WB selama dua tahun mengerjakan rehabilitas gedung dengan anggaran masing-masing Rp 2,8 miliar pada tahun pertama dan Rp 3,2 miliar di tahun kedua. Renovasi gedung di tahun ketiga melibatkan PT ABS dengan anggaran senilai Rp 4,1 miliar.


Rekanan selanjutnya, dia mengungkapkan, adalah CV MM selaku penyedia alat kesehatan senilai Rp 883 juta, suplai obat-obatan dengan anggaran Rp 800 juta di tahun. Perusahaan ini juga terlibat pengadaan kendaraan rongent dua unit senilai Rp 965 juta pada 2007-2008. Perusahaan lain adalah CV SJ yang mengelola proyek instalasi limbah balai kesehatan dengan anggaran Rp 800 juta.


Advertising
Advertising

Dari pengerjaan rekanan itu, penyidik menduga ada penyimpangan dalam renovasi gedung. Pengerjaan gedung berlantai dua itu diduga tidak sesuai bestek. Sedangkan untuk pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan diduga terdapat kemahalan harga. ”Dari rekanan akan dikaji persoalan pengadaan barang terkait dengan spesifikasi harga. Sedangkan untuk renovasi gedung akan diselidiki dugaan pembangunan yang tidak sesuai perencanaan,” katanya.


Selain memeriksa empat rekanan, penyidik juga memanggil panitia lelang serta panitia penerimaan dan pemeriksa barang. Syahran mengatakan, panitia penerimaan dan pemeriksa barang yang menentukan kelayakan barang-barang yang diperadakan di balai tersebut.


Dalam kasus ini, jumlah total anggaran yang diselidiki kejaksaan mencapai Rp 14 miliar. Penyidik telah memeriksa Kepala Balai, Kamal Ali Parengrengi selaku kuasa pengguna anggaran dan pantia pelaksana teknis kegiatan (PPTK), Muhammad Nur.


Saat dimintai konfirmasi, Kamal Ali tidak berada di kantornya. Salah seorang staf pengamanan kantor balai mengaku bosnya sedang keluar.


Beberapa waktu lalu, seusai diperiksa di kejaksaan, Kamal menolak memberikan keterangan berkaitan dengan kasus yang diusut aparat penegak hukum. Meski begitu, dia berkukuh, semua proses pengadaan barang dan jasa serta renovasi gedung sudah sesuai prosedur.


ABDUL RAHMAN

Berita terkait

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

6 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

KPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi

30 hari lalu

KPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi

KPK mengawal program transisi energi yang dijalankan PT PLN Persero agar terhindar praktik-praktik korupsi.

Baca Selengkapnya

LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

39 hari lalu

LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

LKPP menyebut e-Katalog Versi 6 memberikan kemudahan bagi para stakeholder dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.

Baca Selengkapnya

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

6 Maret 2024

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

Stranas PK KPK mencatat bahwa sektor pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah menjadi ladang praktik korupsi yang tumbuh subur di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR

6 Maret 2024

KPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR

KPK menyebut jumlah tersangka yang terlibat kasus dugaan korupsi rumah dinas DPR di Sekretariat Jenderal DPR lebih dari dua orang.

Baca Selengkapnya

I2SPE by Ayooklik: Jembatan Keberlanjutan dan Inovasi Digital dalam Pengadaan Barang dan Jasa

4 November 2023

I2SPE by Ayooklik: Jembatan Keberlanjutan dan Inovasi Digital dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Acara ini memberikan pengetahuan baru kepada para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Wali Kota Bima Setelah Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

5 Oktober 2023

KPK Periksa Wali Kota Bima Setelah Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

KPK memanggil Wali Kota Bima HM Lutfi atas perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dan gratifikasi

Baca Selengkapnya

Luhut Dorong Penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Saya Yakin Praktik Korupsi Akan Turun

19 September 2023

Luhut Dorong Penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Saya Yakin Praktik Korupsi Akan Turun

Luhut Pandjaitan mengapresiasi progres penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik atau RUU PBJ.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan Wali Kota Bima Sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

29 Agustus 2023

KPK Tetapkan Wali Kota Bima Sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

KPK mulai menelisik dugaan korupsi yang menjerat politikus Golkar itu sejak 25 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Wali Kota Bima

29 Agustus 2023

KPK Geledah Kantor Wali Kota Bima

Juru Bicara KPK, Ali Fikri membenarkan KPK saat ini sedang melakukan penggeledahan di Kantor Wali Kota Bima, NTB

Baca Selengkapnya