Habibie: Pemerintah Harus Fokus pada Industri Pertahanan
Reporter
Editor
Senin, 31 Januari 2011 16:00 WIB
Prof. DR. Ing Bachrudin Jusuf Habibie. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Mantan Presiden BJ Habibie menilai, untuk melakukan revitalisasi industri pertahanan, pemerintah harus fokus pada industri strategis pertahanan. Saat ini Indonesia memiliki 10 industri strategis pertahanan, beberapa di antaranya dengan kondisi memburuk.
"Harus fokus pada industri strategis, karena industri pertahanan tak sekedar bicara pertahanan," kata Habibie dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Pertahanan DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin 31 Januari 2011.
Misalnya, melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi. Seperti Institut Teknologi Bandung untuk mengembangkan industri penerbangan, serta Institut Teknik Surabaya untuk mengembangkan industri perkapalan. Untuk pengembangan senjata dan panser, bisa diserahkan pada PT Pindad. "Mereka adalah developer," kata Habibie, yang juga pernah menjabat Menteri Riset dan Teknologi ini.
Beberapa industri strategis pertahanan yang tidak sehat antara lain PT Penataran Angkatan Laut (PAL) di Surabaya yang fokus pada perkapalan. Atau PT Dirgantara Indonesia yang jumlah karyawannya menurun dari semula 15.651 karyawan pascakemerdekaan, hingga tinggal 2.988 karyawan pada saat ini. "Tinggal tunggu tanggal tutupnya," ujarnya.
Kondisi tersebut antara lain karena tidak adanya perhatian lebih dari pemerintah terhadap keberadaan badan usaha milik negara. Habibie pun menyesalkan tak adanya penghargaan terhadap anak-anak bangsa yang cerdas.
"Mereka malah banyak dimanfaatkan negara lain. Itu bukti tidak ada penghargaan terhadap jam kerja ahli," kata Habibie.
Tidak adanya perhatian dari pemerintah, diakui anggota Komisi Pertahanan DPR, Fayakun Ariadi dari Fraksi Golkar. Anggaran untuk alutsista saat ini Rp 11 triliun. "Anggaran itu untuk biaya jam kerja ahli yang membuat alutsista saja, bukan impor produk," ujar Fayakun.
Roy Suryo dari Fraksi Demokrat juga mengakui anggaran untuk riset pengadaan alutsista sangat kecil. "Hanya Rp 100 miliar. Apa mungkin bisa meraih mimpi?" kata pengamat telematika ini.
Ketua Komisi Pertahanan Machfud Siddiq menjelaskan, kehadiran Habibie dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi Pertahanan DPR adalah untuk memberikan masukan terkait rencana penyusunan draf Rancangan UU tentang Revitalisasi Industri Pertahanan.
"Revitalisasi memang wacana yang digulirkan Pak Habibie sejak lama. Rencananya, tahun ini selesai," kata Machfud.
