TEMPO Interaktif, Jakarta:Tim Nasional Penanggulangan Dampak Situasi Irak (TNPDSI) yang diketuai oleh mantan Pangab TNI Laksamana TNI (Purn) Widodo AS akan bertolak ke Irak Kamis (13/2) malam ini. Tugas utamanya adalah melindungi dan menyelamatkan Warga Negara Indonesia (WNI) di daerah konflik dan sekitarnya, kata Widodo dalam jumpa persnya usai mengadakan rapat paripurna bersama dengan MenkoPolkam Susilo Bambang Yudhoyono, sebelum keberangkatannya ke Irak, di kantor kementrian Polkam, siang tadi. Tim ini beranggotakan pejabat dari berbagai instansi terkait, seperti kantor menko polkam, Depdagri, Deplu, depnakertrans, Depkeham, Depkes, Dephan, Dephub, Depsos, Depkeu dan Polri. Sedangkan tim inti yang akan berangkat ke Irak malam nanti pukul 19.00 WIB antara lain Laksamana TNI (Purn) Widodo AS sebagai ketua, Edi Murti Sunoko dari Deplu (mantan dubes Indonesia di Yordania), Yost Mengko dari Polkam, Muzamil Basuni dari Deplu (Direktur Timur Tengah) dan I Gusti Made Arkarna dari Depnaker. Hal-hal penting yang harus dilakukan oleh tim ini, menurut Widodo, adalah mempersiapkan langkah antisipasi yang berhubungan dengan perlindungan dan keselamatan WNI terutama di daerah konflik dan sekitarnya. Konsep dasarnya adalah perlindungan dan penyelamatan dari daerah konflik sampai ke daerah aman. Daerah aman ini ditetapkan sebagai holding centre. Dan yang dianggap sebagai daerah aman itu adalah daerah yang relatif dapat memberi perlindungan dan menjamin keselamatan warga negara, tegasnya. Daerah aman (holding centre) adalah daerah yang berdampak besar atau kecil pada warga negaranya. Yang dianggap sebagai daerah aman, lanjut Widodo, adalah Qatar di wilayah Timur, Syria di wilayah Barat dan Arab saudi di wilayah selatan. Ketua dari masing-masing holding centre tersebut adalah dubes RI yang berada dimasing-masing negara tersebut, katanya. Diperkirakan saat ini sekitar 50 ribu orang WNI yang berada di negara-negaar Timur Tengah, yang kemungkinan terkena dampak langsung dari serangan tersebut. Dari jumlah tersebut, 33 ribu orang tinggal di Kuwait, 83 orang di Irak, 1305 orang di Yordania, 6 ribu orang di Bahrain, 5 ribu orang di perbatasan Arab Saudi dan Irak, serta 4 ribu orang di Qatar. Dalam melaksanakan tugasnya ini, lanjut Widodo, tim ini juga akan bekerjasama dengan International Organization on Migration (IOM) dan United Nations High Commissioner on Refugees (UNHCR). Widodo juga menjelaskan bahwa khusus untuk WNI yang berada di Irak, hingga saat ini pemerintah telah mengevakuasi 75 orang, baik ke Jakarta maupun ke-8 negaar yang telah disebutkan diatas. Hingga sekarang, jumlah yang tersisa di Irak tinggal 8 orang, termasuk duta besar. Biasalah, nahkoda yang terakhir dievakuasi, kata Widodo. Menurut Widodo, tim ini akan berada di Irak selama dua minggu dari tanggal 13 Februari sampai 5 Maret 2003. Kegiatan utamanya selama di Irak antara lain, menyampaikan surat dari Presiden RI Megawati Sukarnoputri kepada kepala pemerintahan negara-negara tersebut tentang kebijakan pemerintah dalam perlindungan dan keselamatan WNI. Dan juga mengharapkan kerjasama dan dukungan dari pemerintah ke-8 negara tersebut apabila langkah-langkah tersbeut harus dilakukan. Mereka dapat memberikan bantuan atau fasilitas kepada WNI, apabila pemerintah RI telah memutuskan untuk mengevakuasi warganya, jelasnya lagi. Evakuasi bisa dilakukan sampai ke daerah aman atau ke Indonesia. Mengenai besarnya biaya yang dibutuhkan, Widodo tidak mau menyebutkan berapa besarnya yang telah disediakan. Tapi perlu saya kira, untuk keperluan perlindungan dan keselamatan warga negaranya, pemeirntah akan memberikan dukungan sepenuhnya pada persoalan ini, jelasnya. Tim ini juga bertanggung jawab terhadap dampak perang Irak-AS dalam negeri. Implementasinya, menurut Widodo, akan dilakukan dengan melihat perkembangan selanjutnya. Kiat mendorong institusi terkait utnuk menangani dampak sosial dari krisis tersebut, tandasnya. Kota tujuan pertama tim ini adalah Damaskus (Syiria), disusul Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), Teheran (Iran), Ankara (Turki), Aman (Yordania), Daha (Qatar), Kuwait, Ryadh (Arab Saudi). Mengenai pelaksanaan waktu evakuasi, Widodo menyebutkan bahwa jika mulai timbul krisis karena krisis itu memberikan dampak bagi warga negara. Kapannya, kita nggak tahu. Sekarang tidak ada dampak yang signifikan. Setelah krisis terjadi, barulah dilakukan evakuasi, ujarnya. D.A Candraningrum TNR