Muzakkir: Kasus di Papua Bukan Pelanggaran HAM Berat

Reporter

Editor

Minggu, 2 Januari 2011 13:53 WIB

Pasukan gabungan TNI-Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja Pemprov DKI Jakarta mengikuti apel gelar pasukan Operasi Lilin Jaya 2010 di Monas. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pakar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia, Muzakir mengatakan, kekerasan yang dialami warga Papua yang diduga dilakukan oleh tentara bukan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Menurut dia, tindakan itu hanya tindak pidana biasa. "Belum masuk (pelanggaran HAM berat) karena tindakan itu tidak meluas dan sistematik," kata Muzakir ketika dihubungi, Ahad (2/1).

Dia menambahkan, yang disebut pelanggaran HAM berat atau kejahatan kemanusiaan jika dilakukan secara sistematik dan korbannya meluas dan banyak. Selain itu, harus memiliki motif untuk membunuh etnis tertentu. Dia menilai aksi penyiksaan ini hanya dilakukan kepada satu dua orang saja. "Kalau hanya kepada 1 orang saja, itu hanya hukum pidana biasa. Tapi memang harus dihukum," katanya.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan tidak ada tindak pelanggaran HAM dalam kekerasan kepada warga Papua yang dilakukan oleh anggota TNI. Para pelaku juga sudah menjalani pengadilan militer. Sejumlah aktivis HAM tetap mendesak kasus ini diadili di pengadilan HAM, bukan hanya pengadilan militer.

Muzakir mengatakan, dalam kasus penyiksaan tahanan dan warga dalam pelaksanaan operasi militer harus dijalankan pengadilan militer. "Dia kan sedang menjalankan perintah dalam melaksanakan tugas militer," katanya.

EKO ARI WIBOWO

Berita terkait

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

12 jam lalu

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.

Baca Selengkapnya

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

13 hari lalu

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976

Baca Selengkapnya

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

18 hari lalu

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.

Baca Selengkapnya

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

45 hari lalu

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.

Baca Selengkapnya

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

50 hari lalu

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.

Baca Selengkapnya

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

51 hari lalu

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.

Baca Selengkapnya

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

56 hari lalu

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum

Baca Selengkapnya

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

58 hari lalu

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.

Baca Selengkapnya

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

29 Februari 2024

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

25 Februari 2024

Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.

Baca Selengkapnya