ICW Pertanyakan Penolakan DPR Beri Hasil Studi Banding  

Reporter

Editor

Kamis, 30 Desember 2010 10:27 WIB

Gedung MPR-DPR RI, Jakarta. TEMPO/Panca Syurkani
TEMPO Interaktif, Jakarta - Indonesia Corruption Watch bakal mendatangi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (30/12/2010) siang ini. ICW hendak mengajukan keberatan lantaran permintaan informasi hasil studi banding anggota DPR ke luar negeri tak direspons oleh Sekretariat Jenderal.

“Ini sudah satu bulan sejak kami pertama kali meminta informasi tersebut,” kata Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho saat dihubungi, Kamis (30/12).

Menurut Emerson, bila Sekretariat Jenderal tak juga memenuhi permintaan, ICW akan mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Pusat. “DPR yang membuat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tapi mereka sendiri bersikap tertutup.”

Sebagaimana diketahui, sejumlah anggota DPR dari pelbagai komisi dan fraksi melakukan studi banding ke sejumlah negara. Mereka beralasan hasil studi banding itu penting untuk penyusunan undang-undang yang tengah dibahas.

Yang masih hangat adalah studi banding Badan Kehormatan ke Yunani. Alasannya, untuk belajar etika politik. Belakangan diketahui mereka mampir di Turki setelah dari Yunani. Anggota Badan Kehormatan berkelit bahwa kepergian mereka ke Turki untuk menawarkan meubel buatan Indonesia.

Setelah studi banding, Badan Kehormatan dilanda konflik. Gayus Lumbuun, Ketua Badan Kehormatan, yang emoh ikut studi banding justru terlempar dari badan yang dipimpinnya itu.

ANTON SEPTIAN

Berita terkait

Sederet Respons Komisi Pertahanan DPR Soal Rencana Bahas Revisi UU TNI

2 jam lalu

Sederet Respons Komisi Pertahanan DPR Soal Rencana Bahas Revisi UU TNI

Santer terdengar kabar DPR akan menggodok kembali revisi UU TNI, namun Komisi I menekankan bahwa pihaknya belum ada pembahasan.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

11 jam lalu

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.

Baca Selengkapnya

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

11 jam lalu

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

20 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 hari lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya