Gayus Lumbuun : Negara Dalam Bencana Sosial

Reporter

Editor

Selasa, 21 Desember 2010 15:32 WIB

Ormas Islam Bekasi bentrok dengan jemaat gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Indah. Peristiwa itu dipicu oleh desakan Ormas Islam yang meminta jemaat membubarkan acara kebaktian mingguan, karena tidak memiliki izin. TEMPO/Hamluddin

TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Gayus Lumbuun menilai negara saat ini sedang dalam keadaan bencana sosial. Penilaian ini didasari kasus-kasus kekerasan terhadap kebebasan beribadah umat beragama yang kerap terjadi di banyak daerah, sehingga negara dianggap masih belum aman.

Di Indonesia, kata Gayus, juga banyak peristiwa konflik yg diakibatkan oleh manusia, seperti konflik sosial antar komunitas masyarakat. "Situasi semacam ini menunjukkan gejala bencana sosial dimana negara tidak bisa melindungi kemerdekaan beribadah," ujar Gayus kepada wartawan di kantor Fraksi PDI Perjuangan DPR, Selasa 21 Desember 2010.

Pernyataan ini dilontarkan Gayus, usai menerima utusan pengurus Gereja HKBP Bethania Rancaekek, Kabupaten Bandung. Sebelumnya, perwakilan HKBP Bethania Rancaekek mendatangi Fraksi PDI Perjuangan DPR untuk mengadukan nasib rumah peribadatan mereka yang ditutup paksa oleh sekelompok orang dan pemerintah setempat.

Advertising
Advertising

Menurut Gayus, kebebasan beragama telah diatur dalam konstitusi negara. Sesuai Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, dinayatakan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing serta untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

SANDY INDRA PRATAMA

Berita terkait

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

13 jam lalu

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

18 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

19 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

20 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya