Meski demikian, Yasril setuju jika isu itu hanya sebuah pemikiran dari presiden. Tapi pemikiran tersebut harus dibicarakan terlebih dahulu dengan kalangan TNI bukan hasil keputusan sepihak meski presiden merupakan panglima tertinggi TNI. Presiden, kata Yasril, seyogyanya lebih dahulu bertanya kepada TNI tentang calon yang disiapkan untuk posisi KSAD. “Bukan sistem tunjuk,” ujar Yasril.
Kata Yasril, dalam kondisi keamanan yang tidak stabil saat ini, pergantian KSAD tidak tepat, apalagi pergantian tersebut dikaitkan dengan dekrit presiden. “Saya dapat informasi, presiden meminta pimpinan TNI dan Polri harus dapat bersikap, apakah (mereka) mendukung atau tidak. Kalau tidak akan diberhentikan,” paparnya.
Yasril mengaku khawatir akan adanya reaksi dari beberapa kalangan di TNI yang tidak setuju jika isu pergantian tersebut benar-benar terjadi. Jika mereka bereaksi, akan timbul kekacauan. “Mereka (TNI) selalu berdiri tegak di atas konstitusi,” tegasnya.
Apakah pergantian kepala staf TNI maupun Polri perlu dikonsultasikan ke DPR? Menurut Yasril, sebagai mitra kerja, pergantian tersebut lumrah dikomunikasikan oleh presiden ke DPR, meski tidak diatur dalam undang-undang. Apalagi ada upaya untuk memperbaiki hubungan DPR dengan presiden.
Isu pergantian KSAD bermula dari adanya pernyataan Endriartono yang dinilai bertentangan dengan Presiden Abdurrahman Wahid. KSAD, Endriartono Sutarto saat ini mengemukakan harapannya agar Presiden Wahid jangan sampai pernah menerbitkan Dekrit Presiden untuk membubarkan parlemen. Kalau itu sampai dilakukan Presiden, kata KSAD, tak mustahil malah akan membawa situasi Indonesia yang sudah serba sulit menjadi semakin terpuruk.
Namun, isu tersebut dibantah oleh Juru Bicara Kepresidenan Adhie M Massardi tadi malam (18/5). Ia mengatakan, hingga saat ini belum ada rencana penggantian KSAD. Sebagai KSAD, kata Adhie, masa tugas Endriartono belum akan berakhir. Jadi, lanjutnya, pergantian tersebut tidak akan mungkin terjadi. “Wong, masa tugasnya belum habis kok diganti,” ujarnya.
Isu pengangkatan Agus Wirahadikusumah sebagai KSAD, kata Adhie, merupakan ‘kartu truf’ yang sengaja dimainkan oleh lawan-lawan politik Presiden Wahid. Tujuannya, jelas Adhie, agar tentara marah. (Adi Mawardi/Oman Sukmana)
